Berita Nunukan Terkini

Bawaslu Nunukan Sebut 11 Pendaftar Panwascam Diduga Anggota Parpol, Yusran: Kami Verifikasi Dulu

Bawaslu Nunukan sebut 11 pendaftar Panwascam diduga anggota parpol, Yusran: Kami verifikasi dulu datanya ke KPU.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Proses pendaftaran anggota Panwascam di Kantor Bawaslu Nunukan, belum lama ini. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bawaslu Nunukan menyebut 11 pendaftar Panwascam (Pengawas Pemilu Kecamatan) diduga merupakan anggota partai politik (Parpol).

Sebelumnya Pokja pembentukan Panwascam lakukan penelitian kelengkapan administrasi 200 calon anggota Panwascam pada 28-30 September 2022 di Kantor Bawaslu Nunukan.

Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran mengatakan selain kelengkapan administrasi, Pokja juga memastikan para pelamar bukan merupakan anggota Parpol dan/atau tim kampanye calon pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

"Kami menemukan 11 orang pendaftar anggota Panwascam di duga merupakan anggota Parpol setelah kami cek NIKnya melalui Sipol (sistem informasi Parpol). Kami verifikasi dulu data yang bersangkutan ke KPU," kata Mochammad Yusran kepada TribunKaltara.com, Minggu (02/10/2022), pukul 14.00 Wita.

Baca juga: Pendaftaran Panwascam untuk14 Kecamatan di Kabupaten Nunukan Diperpanjang, Dibuka hingga 8 Oktober

Menurutnya penyelenggara Pemilu tidak boleh berafiliasi apalagi menjadi anggota Parpol. Hal itu kata Yusran diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Anggota Panwascam tidak boleh menjadi anggota partai politik atau kalaupun pernah menjadi bagian dari itu telah mengundurkan diri dari keanggotaan Parpol sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar," ucapnya.

Lebih lanjut Yusran sampaikan bahwa anggota Panwascam tidak boleh menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.

"Kami akan keluarkan rekomendasi ke KPU Nunukan untuk saran perbaikan agar segera menindaklanjuti temuan Bawaslu. Sama seperti masyarakat yang dicatut namanya oleh Parpol, kami juga lakukan hal yang sama," ujar Yusran.

Baca juga: Jadwal Speedboat Kaltara, Rute Nunukan Menuju Tarakan, 8 Armada Start di Pelabuhan Liem Hie Djung

Lanjut Yusran,"Kalau pernah jadi anggota Parpol, yang bersangkutan harus mundur sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar dan dibuktikan dengan SK pemberhentian dari Parpol," tambahnya.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved