Nelayan Tarakan Keluhkan Sulit Dapatkan Solar Subsidi, Surat Rekomendasi Jadi Kendala 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Sejumlah nelayan di Tarakan dan motoris pemilik speedboat mengeluhkan pasokan solar subsidi yang sulit didapat lantaran terbentur persoalan harus memiliki surat rekomendasi.

Keluhan ini juga sudah disampaikan dalam RDP bersama DPRD Tarakan menghadirkan Pertamina.

Perwakilan Sekretaris Koperasi Nelayan Tarakan, Zulkifli mengakui sebenarnya persoalan kesan kelangkaan solar untuk nelayan ini setiap tahun selalu dikeluhkan. Bahkan hearing sudah pernah dilakukan.

Baca juga: Nelayan di Nunukan Keluhkan Biaya Operasional Melaut Naik, Harga Jual Tangkapan Masih Stabil

“Inti persoalannya sama. Berkaitan ketersediaan BBM karena dari Pertamina mengeluarkan stok BBM berdasarkan rekomendasi.

Sementara, rekomendasi saat ini tidak valid, tidak real antara data yang ada di pemerintah dengan kebutuhan real yang ada di masyarakat.

Simpelnya, tidak semua nelayan punya rekomendasi,” beber Zulkifli.

Birokrasi pengurusan surat rekomendasi terkesan panjang dan melelahkan bagi petani yang hampir seluruh waktunya dihabiskan di laut.

Baca juga: Nelayan Sampai Ngutang BBM, Polres Nunukan Salurkan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Kenaikan BBM

“Alasannya karena memang surat rekomendasi ini mungkin bagi orang pemerintahan, terdidik. Pasti mudah mekanismenya ada.

Tapi bagi masyarakat dianggap sulit dan ribet. Maka kebutuhan real tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di kertas,” beber Zul, sapaan akrabnya.

Sehingga akhirnya salah satunya karena harus memiliki rekomendasi baru bisa mendapatkan BBM solar subsidi, cukup dikeluhkan nelayan.

Dalam hal ini, pihaknya mendorong pemerintah memiliki inisiatif membuat gebrakan terobosan pembuatan surat rekomendasi satu pintu.

Baca juga: Tercemarnya Sungai Sesayap, Nelayan Terancam Hilang Penghasilan, DPC Pusaka Malinau Minta Pemda Adil

“Bisa melalui kelurahan atau lebih mudahnya satu pintu di RT langsung yang mengawal beberapa nelayan di lingkungannya. Karena rekomendasi itu nantinya runutannya banyak.

Termasuk pembuatan urusan ABCD pembuatan pas kecil, pas besar ribet bagi nelayan kita. Pada intunya sebenarnya persoalan seperti ini bisa diminimalisir,” pungkasnya.

(*)

Baca berita lain Tribun Kaltara di Google Berita