KUA PPAS APBD 2023 Disetujui, APBD Kaltara Tahun Depan Diprediksi Tembus Rp2,81 Triliun

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara menggelar rapat paripurna dengan pembahasan persetujuan bersama kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah dan dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Andi Hamzah mengungkapkan dalam KUA-PPAS itu disebutkan Rancangan APBD Kaltara pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Sebut KUA-PPAS RAPBD 2023 dan APBD Perubahan 2022 Dibahas Bulan Depan

"Di tahun 2023 Alhamdulillah meningkat Rp2,81 triliun," kata Andi Hamzah, di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Senin (7/11/2022).

Politisi Gerindra itu menyampaikan hal tersebut adalah hal yang patut disyukuri sebab angka tersebut lebih tinggi dibandingkan APBD Kaltara tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, mengatakan naiknya nominal Rancangan APBD 2023 didominasi kenaikan dana transfer dari pusat.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Bulungan Sepakat KUA-PPAS APBD 2022 Senilai Rp 1,2 Triliun, Turun Hampir Rp 7 Miliar

Kata dia, dari berbagai jenis dana transfer, dana bagi hasil (DBH) lah yang menjadi penyumbang naiknya nominal Rancangan APBD 2023.

"PAD kita meningkat, dana transfer kita juga luar biasa meningkat. Tahun 2022 di APBD murni dana transfer kita itu Rp1,6 triliun, sekarang di 1,97 triliun," ujar Denny Harianto.

"DAK secara keseluruhan tidak naik, yang naik di DAU, lalu DBH dari royalti pertambangan kita," sambungnya.

Menurutnya, sebelum Rancangan APBD 2023 disahkan masih ada kemungkinan kenaikan nominal Rancangan APBD 2023 nanti. Diantaranya dari DBH sektor perkebunan kelapa sawit.

"Kita berharap ada potensi bakal naik lagi, seperti DBH dari sawit, kita berharap ada tambahan, termasuk dari tugas perbantuan dari pusta untuk bidang pertanian," ujarnya.

Baca juga: Perubahan KUA-PPAS 2021 Disepakati Rp 2,6 Triliun

"Ada kemungkinan naik, jadi kita menunggu dasar hukumnya dan itu bisa menjadi dasar menetapkan sebagai pendapatan kita," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi