Berita Daerah Terkini

Proyek Pembangunan IKN dan Industri Migas Picu Ekonomi Kalimantan Timur 2023 Tumbuh Positif

Geliat proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN serta industri migas (minyak dan gas) picu ekonomi 2023 Kalimantan Timur tumbuh positif.

Editor: Sumarsono
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meninjau lahan lokasi ibu kota negara yang baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019) sore. 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Geliat proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN serta industri migas (minyak dan gas) picu ekonomi 2023 Kalimantan Timur tumbuh positif.  

Evaluasi kinerja ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur pada 2022 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,28 persen.

Demikian dipaparkan Bank Indonesia saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia ( PTBI ) Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Rabu (30/11/2022).

Deputi Kepala Perwakilan BI Kalimantan Timur, Hendik Sudaryanto menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi 2022 serta prospek ekonomi Kaltim depan.

PTBI Kalimantan Timur dihadiri pejabat Forkompinda Kaltim, pejabat Pemkab/Kota se-Kaltim, Kepala OJK  Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan BI Balikpapan, pimpinan perbankan, pelaku usaha, akademisi dan media.

Baca juga: Presiden Jokowi Janji Bangun Dayak Center di IKN, Otorita: Investasi 39 Kali Lipat dari Kapasitas

Kepala Perwakilan BI Kalimantan Timur, Ricky P. Gozali tidak hadir, karena mengikuti PTBI Nasional di Jakarta yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Setelah mengalami perbaikan pada tahun lalu, kondisi ekonomi Kaltim tahun ini terus  menunjukan perbaikan. 

"Pada triwulan III 2022, ekonomi Kaltim tercatat tumbuh sebesar 5,28 persen (yoy) meneruskan tren pertumbuhan positif sejak triwulan II 2021," terangnya.

Pencapaian bersumber dari membaiknya permintaan negara tujuan utama di tengah momentum harga komoditas utama Kaltim, batu bara yang berada pada level tinggi. 

Hal tersebut secara langsung mendorong kinerja sektor pertambangan sebagai kontributor utama ekonomi Kaltim.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Kuartal III/2022 Tumbuh jadi 5,72 Persen, Aman dari Resesi?

Di sisi pengendalian harga, Inflasi Kaltim hingga triwulan III 2022 tercatat sebesar 5,69 persen (yoy). 

Capaian tersebut utamanya disebabkan gangguan rantai pasok global, berlanjutnya ketegangan geopolitik, dan proteksionisme pangan di beberapa negara.

"Namun, inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan seiring dengan sinergi dan koordinasi TPID dalam lingkup Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," beber Hendik Sudaryanto.

Seluruh capaian kinerja Kaltim selama 022, utamanya didukung sinergi yang kuat dan dibarengi oleh penciptaan berbagai inovasi yang berkelanjutan dari seluruh pihak.

Sehingga perekonomian Kaltim mampu tumbuh tinggi dan inflasi Kaltim tetap dapat dikendalikan secara optimal.

Presiden Joko Widodo saat menuangkan air dari kampung Aquarium, Jakarta Utara yang dibawa Anies Baswedan didampingi oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor di titik Nol IKN , Senin (14/3/2022).
Presiden Joko Widodo saat menuangkan air dari kampung Aquarium, Jakarta Utara yang dibawa Anies Baswedan didampingi oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor di titik Nol IKN , Senin (14/3/2022). (HO/TRIBUNKALTIM.CO.ID)

Menurut Hendik, ekonomi Kaltim pulih dan mengalami peningkatan tahun ini.

Namun  masih terdapat berbagai tantangan yang tentunya perlu ditemukan jawabannya dan sinergikan bersama.

Tantangan pertama,  tingginya ketergantungan Kaltim terhadap sektor pertambangan.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan di IKN Nusantara, Program Food Estate di Kaltim Terus Diidentifikasi  

Hal ini mengarahkan perekonomian Kaltim menjadi sangat rentan terhadap dinamika global di tengah ketidakpastian. 

Selain itu, permintaan batu bara ke depan akan semakin melandai seiring dengan adanya berbagai komitmen global dalam rangka shifting energi ke arah green economy.

Tantangan kedua, ketergantungan pemenuhan komoditas pangan dari daerah lain yang menyebabkan gejolak harga pangan.

Proses pembangunan IKN turut memberikan risiko peningkatan inflasi, mengingat adanya potensi penambahan jumlah penduduk yang akan berdampak pada ketercukupan pasokan pangan.

"Untuk menjawab tantangan pertama, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menjawab tingginya ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap ekspor batu bara adalah percepatan dan perluasan hilirisasi komoditas SDA mentah untuk menjadi lebih bernilai tambah.

Tantangan kedua perihal inflasi dan ketahanan pangan, BI Kaltim senantiasa melakukan sinergi bersama pemda dan stakeholders terkait dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID).

Hasilnya, pada tahun ini TPID Provinsi Kaltim kembali meraih predikat TPID Terbaik di wilayah Kalimantan.

Lebih lanjut, Provinsi dan dua Kota IHK di Kaltim juga mendapat pemberian Dana Insentif Daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian inflasi," bebernya.

Prospek ekonomi Kaltim tahun 2023 juga diyakini pihak BI Kaltim, akan tetap tumbuh positif, karena aktivitas masyarakat maupun industri yang diprakirakan relatif baik di tengah tantangan global yang masih berlanjut.

Baca juga: Presiden dan DPR RI Mulai Berkantor di IKN Nusantara Kaltim pada Tahun 2024

"Pertumbuhan yang positif didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi seiring aktivitas masyarakat yang  semakin menggeliat.

Selain itu, kami memperkirakan geliat pembangunan di Kaltim khususnya pembangunan proyek IKN dan proyek strategis nasional lainnya akan semakin masif dan meningkatkan kinerja sektor kontruksi," terangnya.

Namun, pertumbuhan diprakirakan tertahan oleh lapangan usaha pertambangan seiring dengan risiko perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra utama. 

Berdasarkan asesmen tersebut dan memperhatikan beberapa risiko yang dapat muncul, maka pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2023 diprakirakan masih tetap akan melanjutkan momentum pertumbuhan positif meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022.

"Demikian juga, inflasi tahun 2023 akan kembali pada kisaran sasaran 3,0+1 persen seiring implementasi berbagai kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah sejalan dengan langkah penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai seiring dengan optimalisasi program GNPIP," pungkas Hendik Sudaryanto.(uws)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved