Pembangunan IKN Nusantara Ciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Masyarakat Adat Khawatirkan Ini

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN – Gema Kebangsaan menggelar diskusi urun pikir bertemakan IKN dan Transformasi Kalimantan Timur sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia.

Acara diskusi terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara ini berlangsung di Ruang Rapat Universitas Balikpapan ( Uniba ). 

Sejumlah nasarasumber hadir, di antaranya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian secara virtual, Rektor Uniba Dr Isradi Zainal, perwakilan Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) Kaltim Margaretha Seting Beraan, dan Budayawan Kaltim, Yustinus Sapto Hardjanto.

Koordinator Gema Kebangsaan Kalimantan Timur, Didiek Anggrat mengatakan, diskusi urun pikir ini untuk menggali bagaimana masa depan Kaltim. 

“Kita tahu beberapa daerah di Indonesia sudah punya andalan dan identitas untuk masa depan.

Misal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada Sirkuit Internasional Mandalika, sirkuit balap. Bali dikenal dengan wisatanya,” kata Didiek.

Lalu bagaimana dengan Kaltim? Didiek menilai Kaltim punya ‘modal’, yakni hadirnya IKN Nusantara.

Baca juga: Lancarkan Pembangunan IKN Nusantara, Lahan Warga Sepaku PPU Masuk Dalam KIPP Segera Dibebaskan

Sebagaimana diketahui, ide memindahkan IKN yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo disetujui DPR pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandai dengan persetujuan RUU Ibu Kota Negara.

Secara historis, gagasan pemindahan IKN telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia dan terus bergulir hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Didiek, gagasan pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan pemerintahan semata, akan tetapi juga menjadi tonggak untuk melakukan tranformasi pada berbagai bidang.

Mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mengadopsi pendekatan tatakelola pembangunan yang ramah lingkungan, modern, serta inklusif.

Lebih jauh, dampak pembangunan IKN diharapkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Timur semata, akan tetapi dapat memicu pemerataan pembangunan di wilayah

Kalimantan maupun wilayah lainnya.

“IKN di Kaltim ini adalah momen yang harus kita jaga agar berkelanjutan,” katanya.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara dan Masalah Ketenagakerjaan

Di samping itu juga mendorong peran masyarakat Kalimantan Timur untuk ambil bagian dalam transformasi tatanan baru Indonesia, sekaligus memastikan dan mengawal penerapan prinsip-prinsip pembangunan IKN.

Bukan hanya Memindahkan Budaya dari Jakarta

Wakil rakyat dari Kaltim, Hetifah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara adalah demi menciptakan peradaban baru yang konstruktif dan jangka panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

"Jadi memindahkan Ibu Kota bukan berarti memindahkan pula budaya dari Jakarta ke Kalimantan Timur, melainkan kita ingin membentuk peradaban baru," ucap Hetifah.

Sementara itu Isradi mengatakan, dalam upaya pembangunan tentu ada dampak positif dan negatif. Diskusi ini tentunya turut membahas menekan dampak negatif tersebut.

"Seperti dari faktor budaya, diupayakan semaksimal mungkin tidak berdampak buruk. Justru sebaliknya kita memberi ruang agar ekspresi budaya yang ada bisa tersalurkan," ujar Isradi.

Ia mengklaim, Universitas Balikpapan selalu membuka diri, terutama masyarakat adat yang memiliki keluhan terkait pergeseran Ibu Kota.

Isradi menuturkan tidak ingin ada masyarakat adat yang dirugikan akibat pembangunan IKN Nusantara.

"Bahkan kita menginginkan agar keturunannya itu bisa mendapatkan jaminan, seperti beasiswa dan lain-lain," ucapnya.

Baca juga: Kabar Terkini Proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rumah Dinas Para Menteri Mulai Dibangun

Sementara itu, Margaretha Seting Beraan, dari Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kaltim menyampaikan persoalan masyarakat adat yang terdampak langsung namun tidak dapat berbuat banyak untuk menjaga keberlanjutan budayanya.

Hal itu antara lain disebabkan kebiasaan mereka menghindari konflik dan menyingkir dari proses pembangunan yang masih berlangsung.

“Pemerintah belum menyiapkan tatacara untuk memindahkan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN secara layak.

Bukan saja dalam proses ganti untung akan tetapi juga dalam kepemilikan aset, pekerjaan, penerimaan sosial, dan lain-lain.

Perlu ada instrumen pengaman dalam menjamin hak masyarakat adat dan masyarakat sekitarnya,” kata Margaretha.

Menurut Margaretha, UU IKN tidak menyebutkan masyarakat adat dalam pasal-pasal yang terkait dengan pembangunan IKN.

Selain itu, pemerintah setempat juga bahkan tidak memiliki Perda yang menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat.

Isu ini menjadi perhatian karena fokus diskusi ini adalah memetakan aspek penting dalam menyiapkan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia.

(m19)