Diskusi IKN: Pembangunan Bergeser, Perlu Antisipasi Dampak Ekologi dari Pembangunan IKN Nusantara

TRIBUNKALTARA.COM - Gema Kebangsaan didukung Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada ( Kagama ) menyelenggarakan Diskusi Urun Pikir “IKN dan Transformasi Kalimantan Timur sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Indonesia.”

Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Universitas Balikpapan ( Uniba) ini.

Mereka adalah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian (secara virtual), Rektor Uniba Isradi Zainal, Dewan AMAN Kaltim Margaretha Seting Beraan, dan Budayawan Kaltim Yustinus Sapto Hardjanto.

Diskusi ini dimoderatori oleh Sumarsono, Manajer Tribunkaltim.com.

Pada kesempatan ini, Rektor Uniba Isradi Zainal menyampaikan perkembangan terakhir pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

“Perumahan pekerja konstruksi sudah dibangun, istana, perumahan menteri juga sudah dimulai,” ungkap Isradi Zainal.

Dengan semua aktivitas pembangunan itu, Isradi Zainal meyakinkan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur memang sedang berproses.

Baca juga: Otorita IKN Komitmen Proyek Pembangunan IKN Nusantara di PPU Kukar Berjalan Beriringan

Disampaikannya,  Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Perpres menggambarkan pembagian tahapan pembangunan IKN yang diproyeksikan selesai pada 2045 mendatang.

Dalam Perpres 63/2022 itu, ada 5 tahapan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN.

Yakni, tahap I 2022-2024, lalu tahap II 2025-2029, tahap III 2030-2034, tahap IV 2035-2039 dan, tahap V tahun 2040-2045.

Isradi menilai memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat soal tahap pembangunan IKN ini.

“Pembagunan IKN tahapannya bukan hanya 2024 tapi sampai 2045. Bicara 2024 itu masuk dalam pembangunan tahap 1,” katanya.

Menurutnya, pada tahap I, dana sudah mengucur Rp 43 triliun.

Dalam ulasan Isradi, angka Rp43 triliun dibandingkan dengan penghasilan Kalimantan Timur yang menghasilkan sekitar Rp500 triliun per tahun.

Artinya 10 persen saja diambil untuk bangun IKN. Ia juga menilai, sebenarnya tidak ada uang yang hilang dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Ciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Masyarakat Adat Khawatirkan Ini

“Anggap misalnya PUPR itu setiap tahun dapat bagian Rp80 triliun untuk membangun Indonesia sekarang menjadi Rp 125 triliun misalnya, Rp45 triliun dipakai IKN.

Atau misalnya selama ini membangun bendungan dan jalan di Jawa dan Sumatera saja, kali ini digeser ke IKN, jadi penggeseran pembangunan saja yang terjadi,” paparnya.

Karena itu, Isradi pun mempertanyakan ketika ada keraguan soal pembiayaan pembangunan IKN di Kaltim.

“Jadi ketika orang sekarang bertanya uangnya dari mana pembangunan IKN, (pertanyaan) itu sudah tidak relevan lagi,” paparnya.

Berdampak Ekologis

Dampak ekologi merupakan salah satu aspek yang paling banyak disorot dalam pembangunan IKN Nusantara.

Dampak ini, menurut Budayawan Kaltim Yustinus Sapto Hardjanto, sebagai budaya hijau atau peradaban ekologis.

“Pembangunan yang terjadi, tak hanya di IKN, berpotensi berdampak ekologis di wilayah lain,” kata Yustinus.

Yustinus lalu memberi contoh dampak pembangunan Yogyakarta International Airport di Kulonprogo.

“Untuk membangun bandara di Kulonprogo, daerah lain mengalami kerusakan ekologi. Di Kulonprogo kehilangan sawah, lalu di Purworejo kehilangan gunung karena dipangkas untuk menguruk sawah-sawah di Kulonprogo yang dijadikan bandara,” katanya.

Baca juga: Lancarkan Pembangunan IKN Nusantara, Lahan Warga Sepaku PPU Masuk Dalam KIPP Segera Dibebaskan

Hal ini pun bisa terjadi dalam konteks pembangunan IKN di Kalimantan Timur .

“Misal untuk kebutuhan batu, bisa mempengaruhi daerah pemasok seperti Palu jika diekplor habis-habisan. Lalu untuk kebutuhan semen, bisa jadi mengancam keberadaan karst di Kaltim,” papar Yustinus.

Karena itu, Yustinus menilai dalam menyoroti dampak pembangunan, haruslah dipikirkan adalah dampak dalam waktu terdekat, termasuk di IKN.  

“Jika kita bicara dampak IKN, 20 atau 30 tahun mendatang mungkin sudah teratasi. Tapi dampak dalam waktu dekat yang harus diantisipasi,” katanya.(Mohammad Zein Rahmatullah)