Dugaan Ada Oknum Maanfaatkan Solar Subsidi Bagi Industri, Pemicu Antrean Panjang Kendaraan di SPBU

Persoalan lainnya, ketika diterapkan juga harus ada bukti jelas. Karena bisa saja sopir yang bersangkutan berdalih tidak untuk kebutuhan industri tetapi untuk pembangunan pribadi misalnya.

“Makanya saya katakana, perlu list kendaraan tadi, setidaknya ada upaya pelaku usaha melaporkan ke pemerintah kota dan diteruskan ke kami dan itu bisa mendasari kami. Kami akan sampaikan bahwa Bapak, ini disewa loh. Kalau sejauh ini dari Dishub juga akan upayakan hal itu kemarin saya kan koordinasi via WA, informasinya secepatnya mereka bantu,” tegasnya.

Sehingga sekali lagi ditegaskan Azri, persoalan antrean BBM subsidi ini bukan karena ada pengurangan kuota.

Ia menilai persoalan antrean ini tidak bisa selesaikan satu pihak. Karena lanjutnya, pihaknya hanya penyedia sesuai regulasi.

Baca juga: Kerap Terjadi Antrean Panjang Kendaraan, DPRD Kaltara Minta Tambahan Kuota BBM ke BPH Migas

“Kita melarang kalau misalnya mereka tidak mau dilarang bagaimana. Bisanya sopir sopir ini tipikalnya ada dua, pertama melawan dan mendesak dan yang kedua, memohon. Saya lebih takut sama yang memohon sebenarnya.

Karena mereka mencari juga untuk anak istri. Untuk makan, kita mau bilang apa kalau sudah begini. Bingung , di satu sisi melanggar, kalau kita berbicara toleransi, kita jangan bicara regulasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berbicara regulasi kita tidak bertoleransi,” paparnya panjang lebar.

Yang jelas lanjutnya, kedua-duanya juga bukan hal tepat atau maksimal untuk menyelesaikan persoalan.
“Kalau kita mau beregulasi dan bertoleransi maka tidak akan maksimal dua-duanya,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah