IKN Nusantara Mulai Dibangun di Kalimantan Timur, Inilah Dampak yang Dirasakan Masyarakat Sepaku

TRIBUNKALTARA.COM – Pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara mulai dibangun di Kalimantan Timur, dampaknya pun mulai dirasakan masyarakat Sepaku sebagai lokasi pembangunan IKN.

Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Kecamatan Sepaku pascapindahnya IKN Nusantara dinilai cukup positif.

Terbukti dari bangunan baru milik masyarakat yang terus bermunculan serta jumlah kendaraan yang meningkat.

Hal ini diungkap Adi Kustaman, Pelaksana Tugas Camat Sepaku saat diwawancarai Tribun Kaltim pada 9 Januari 2023 lalu.

Ia mengungkapkan, sejak pemindahan IKN Nusantara ke Sepaku, masyarakat cukup merasakan manfaatnya.

Diakui Adi, kepemilikan kendaraan di Sepaku yang semakin banyak, menjadi indikator pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

"Ini berkah bagi masyarakat. Ekonomi sangat tumbuh dengan baik, terbukti banyaknya bangunan baru milik masyarakat, kendaraan juga makin banyak orang Sepaku punya kendaraan," ungkapnya, Senin (9/1).

Baca juga: Ekonomi Warga Sepaku Terkerek Pembangunan IKN Nusantara: Tolak Rp 2 Miliar, Pilih Bangun Penginapan

Ia melanjutkan bahwa pemindahan IKN juga membuat pembebasan lahan semakin masif dilakukan. 

Hal itu dianggap sebagai sebagai salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi serta perputaran uang di Sepaku semakin positif.

"Apalagi dengan pembebasan beberapa lahan masyarakat itu kan, perputaran uang jadi makin bagus," sambungnya.

Selain itu, tumbuh berbagai macam usaha di Sepaku. Masyarakat membuka usaha dari sektor jasa, kuliner dan lainnya.

"Usaha juga semakin banyak dengan adanya IKN Nusantara ini," katanya.

Pemerintah Kecamatan Sepaku berencana melakukan pendataan tempat usaha yang ada di daerah tersebut.

Adi mengatakan, berdasarkan pengamatannya, tempat usaha di daerah IKN itu sudah mencapai puluhan lebih.

Pindahnya IKN membuat masyarakat membuka banyak tempat usaha, mulai dari penginapan, rumah makan, laundry dan lainnya.

"Penambahannya puluhan, penginapan coba sekarang di setiap desa hampir semua ada penginapan," ungkapnya.

Baca juga: 22 Tower Siap Dihuni Pekerja Proyek IKN Nusantara, Peluang Bisnis Laundry dan Makanan Bakal Laris

Untuk jenis usaha penginapan, kata Adi Kustaman menjamur hampir di seluruh desa di Kecamatan Sepaku. Dari 15 desa di Sepaku, hampir 90 persen desa memiliki usaha penginapan.

Karena jumlahnya belum diketahui, maka pendataan akan dilakukan. Hal ini menjadi penting karena berhubungan dengan pembayaran pajak.

"Kalau sejauh ini kami belum lakukan, ke depannya wajib ada pendataan karena pajak itu," sambungnya.

Mengenai pendataan, akan dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama dengan pihak Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.

"Untuk usaha itu tetap harus didaftarkan karena harus membayar pajak tentunya," pungkasnya.

Otorita Siapkan Konsep Usaha

Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN Nusantara, Diani Sadiawati, menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai pelaku usaha untuk menyongsong pembangunan IKN.

Apalagi pada 20 Januari 2023 mendatang, bakal ada pengalihan pengelolaan dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kepada Badan Usaha Milik Otorita. 

"Rencananya, akan ada peralihan dari kementrian PUPR kepada Pihak Otorita. Jadi harus disiapkan konsepnya seperti apa.

Baca juga: Distribusi Logistik IKN Nusantara Kian Masif, Belakang Rumah Kapolda Kaltim Jadi Tempat Parkir Kapal

Dan yang menyiapkan konsep unit bisnisnya adalah Badan Usaha Milik Otorita bersama dengan para pelaku usaha," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal dalam membuka usaha di kawasan tersebut. 

"Itu harus melibatkan masyarakat lokal bahkan yang paling utama. Karena mereka (masyarakat Sepaku) yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN Nusantara," jelasnya.

"Kalau memang nanti kurang, karena kita akan kedatangan sekitar 16 ribu pekerja, ya tentu juga akan ada dari PPU, dan lain-lain di Kaltim secara keseluruhan. Namun tetap tergantung perencanaan," tambahnya.

Selain itu, terkait masyarakat pendatang yang ingin memiliki usaha di kawasan IKN Nusantara, Ia menambahkan, akan dilihat dan ditinjau terlebih dahulu oleh Badan Usaha Milik Ororita.

Karena Badan Usaha Milik Ororita tetap memprioritaskan masyarakat lokal. 

"Tentu akan dilihat dan dikelola terlebih dahulu oleh unit bisnis otorita IKN, yaitu Badan Usaha Milik Otorita. Karena yang kita utamakan adalah masyarakat lokal dulu," tegasnya.

Namun pihaknya masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait persyaratan membuka usaha di kawasan IKN karena masih menunggu proses pengalihan dari Kementerian PUPR nanti.

"Belum. Kalau itu masih belum. Karena kita masih tahap pengalihan pengelolaan," katanya. 

Sebelumnya Diani mengakui, sektor usaha terbanyak adalah sektor nonkonstruksi seperti pembuatan oleh-oleh, laundry, pengadaan makanan dan lain-lain.

"Karena ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat lokal dan dibutuhkan secara dasar oleh pekerja maupun masyarakat," ucapnya saat ditemui pada kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Perempuan yang dihelat IWAPI Kaltim di Sepaku, Kamis (12/1).

Pihaknya juga telah menggandeng IWAPI Kaltim dengan mengadakan sederet pelatihan untuk pengembangan usaha.  (Nita Rahayu)