Begini Sikap Ketua DPRD Tarakan, Tanggapi Pelaporan Dugaan Pencemaran dan Pemerasan Markus Minggu

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali ikut menanggapi dan menyikapi kasus screenshoot video asusila yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Tarakan.

Update terakhir diketahui per Selasa (17/1/2023) kemarin, Markus Minggu, anggota DPRD Tarakan yang merasa dicemarkan nama baiknya membuat pelaporan ke Polres Tarakan atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik.

Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali, pada dasarnya menunggu hasil sepenuhnya kepada pihak kepolisian atas langkah yang diambil oleh Markus Minggu.

Baca juga: Nama Markus Mingu Dicatut Terlibat Video Asusila, Sang Anggota Dewan Buat Laporan ke Polres Tarakan

Al Rhazali juga mengungkapkan dirinya belum dapat berkomentar banyak. Karena harus ada pembuktian secara hukum. Meski diketahui, Markus Mingu juga sudah membantah tegas bahwa dirinya yang berada dalam gambar screenshoot video asusila tersebut.

"Masalah ini ranah privasi. Kebenarannya juga belum dapat dipastikan. Tentunya yang disebut dalam pemberitaan media juga memiliki hak upaya hukum," ungkap Al Rhazali.

Kemudian berkaitan dengan status Markus Minggu yang merupakan anggota DPRD Tarakan, sehingga dalam rangka menjaga marwah institusi DPRD Kota Tarakan, dirinya menegaskan, akan memanggil yang bersangkutan. "Kami panggil, tapi hanya sebatas meminta klarifikasi," jelas Al Rhazali.

Baca juga: Viral di Bulan Ramadhan, Diduga Anggota DPR RI Nonton Video Asusila saat Rapat

Al Rhazali menjelaskan ada langkah dan mekanisme procedural yang dilakukan secara dalam rangka tetap menjaga harkat, martabat, dan wibawa DPRD Tarakan, baik itu sebagai orang-perseorangan, maupun sebagai kelembagaan.

"Semuanya telah diatur dalam Badan Kehormatan Dewan (BKD)," jelas Al Rhazali.

Kembali menyoal video, ia kembali menegaskan belum memastikan kebenarannya jika sudah beredar di masyarakat.
"Sekali lagi, kalau kebenarannya juga kita belum tahu ini apakah ini benar bersangkutan atau tidak. Itu kan juga sebenarnya di tanah pribadi, mungkin yang dimaksud itu anggota DPR, tapi kan kita belum tahu faktanya," paparnya.

Menurut Kader PKB tersebut, jika benar hal tersebut mengarah kepada bersangkutan, maka sesuai prosedur bersangkutan akan menjalani proses ke Badan Kehormatan (BK) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kalau dari partainya saya tidak tahu, tapi kalau (terbukti) di DPRD kita akan bawa ke ranah BK karena ada pelanggaran khusus kode etik. Setelah itu nanti kita bahas lagi bagaimana tahapnya," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah