Berita Kaltara Terkini

KPU Kaltara Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar ke Pemprov 

Tahun 2024 akan dilakukan Pemilu serentak, termasuk pemilihan kepalada daerah Kaltara. Untuk itu KPU Kaltara ajukan anggaran senilai Rp 130 millar.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - KPU Kaltara telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2024 kepada Pemprov Kaltara.

Diketahui Pilkada 2024 akan dihelat pada bulan November atau sembilan bulan setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan anggaran yang diajukan kepada pemerintah senilai ratusan miliaran rupiah.

Baca juga: Pemkot Tarakan Belum Sepakati Alokasi Anggaran Pemilu Serentak, Akui Tim Masih Lakukan Verifikasi

Meski anggaran telah diajukan, Suryanata Al Islami menyatakan, nilai tersebut belum final atau masih akan dibahas lebih lanjut.

KPU Kaltara, kata Suryanata Al Islami , juga diminta untuk merasionalisasi anggaran yang telah diajukan tersebut.

"Untuk Pilkada kami usulannya itu sekitar Rp130 miliar sekian," kata Suryanata Al Islami.

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Terdampak Penyesuaian oleh Kemenkeu, KPU Kaltara Siap Ikuti Arahan KPU RI

"Tapi kami kemarin diminta untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran," ujar Suryanata Al Islami.

Adapun untuk anggaran Pemilu 2024, Suryanata mengatakan penganggaran dilakukan terpusat oleh KPU RI.

Ilustrasi penyerahan dokumen dukungan pencalonan Bacalon Anggota DPD RI kepada KPU Kaltara.
Ilustrasi penyerahan dokumen dukungan pencalonan Bacalon Anggota DPD RI kepada KPU Kaltara. ((HO/KPU Kaltara))

Menurutnya anggaran untuk KPU di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota akan berbeda.

Sebab nominal anggaran yang diberikan harus menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

Baca juga: KPU Tarakan Usulkan Anggaran Pilkada 2024 Rp 37 Miliar, Bakal Ada Tambahan TPS dan Tenaga Adhoc

"Kalau untuk anggaran Pemilu itu kan se-Indonesia dan KPU RI yang nanti akan mendistribusikan ke KPU provinsi dan kabupaten kota," katanya.

"Kalau totalnya kami belum, karena itu nanti di KPU RI karena nanti misalnya untuk distribusi logistik itu kan beda-beda kebutuhan anggarannya tiap daerah," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved