Presiden Jokowi akan Ajak Investor Tinjau Proyek IKN Nusantara, Cek Progres Pembangunan IKN

Pendanaan APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wakil presiden dan lainnya.

Sementara itu pendanaan non-APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Bidang investasi yang dibiayai dana non-APBN antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung serban guna, fasilitas komersial niaga, dan fasilitas hunian.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Model Tata Ruang Perkotaaan, Menteri Suharso: Diterapkan di 40 Kota Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa meninjau langsung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada Sabtu (21/1/2023).

Terdapat sejumlah titik yang dia tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Suharso mengatakan, terdapat delapan titik pembangunan di KIPP yang sedang difokuskan untuk dibangun.

"Titik pembangunan tersebut meliputi hunian pekerja konstruksi, gedung kementerian koordinator 1.

Selanjutnya, gedung kementerian koordinator 2, gedung kementerian koordinator 3, gedung kementerian Koordinator 4.

Istana Negara dan lapangan upacara, penataan sumbu kebangsaan tahap 1 dan rumah tapak jabatan," katanya dari keterangan Instagram @suharsomonoarfa, dikutip Senin (23/1/2023).

Kemudian, pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara telah dimulai November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024, dengan kontraktor PT Wijaya Karya (Wika).

39 Paket Kontrak

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, terdapat 39 paket kontrak untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 7,61 triliun.

"Untuk pelaksanaan lelang paket kontraktual (fisik dan konsultasi) ada 604 paket senilai 18,26 triliun, selain kontrak reguler, ada 39 paket IKN Nusantara," kata Diana dalam rapat Komisi V DPR, Selasa (24/1/2023).

Dalam paparannya, Diana mengatakan, dari 39 paket kontrak pembangunan IKN tersebut, 6 paket dalam proses tender/seleksi. 

Baca juga: Kaltara Diproyeksikan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru Kalimantan 2037: Sumber Energi untuk IKN Nusantara

Di samping itu, ia mengatakan, pagu anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25,03 triliun.