KP2KP Tanjung Selor Mulai Sosialisasi NPWP Gunakan Nomor Induk Kependudukan

TRIBUNKALTARA.COM - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Tanjung Selor mulai melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemutakhiran data terkait dengan penggunaan nomor induk kependudukan ( NIK ) sebagai nomor pokok wajib pajak ( NPWP )

Kegiatan tersebut dilakukan di Aula Serbaguna Kantor Bupati Bulungan, Jl Jelarai, Tanjung Sekor.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Sekda Bulungan, Risdianto, dan perwakilan OPD

Sosialiasi dilakukan guna memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan.

Di hadapan puluhan perwakilan OPD di seluruh lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Kepala KP2KP Tanjung Selor Agus Setiawan mengatakan, pengabungan NIK KTP jadi NPWP merupakan salah satu amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Jadi, seseorang tidak perlu dua identitas yang berbeda. Cukup satu identitas saja,” kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima TribunKaltara.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Kepala KP2KP Tanjung Selor: Masyarakat Bulungan Makin Antusias Dalami Informasi Perpajakan

Sebelumnya, perpanjangan harus memiliki NPWP.

Ke depan, dengan NIK KTP seluruh administrasi perpajangan sudah terintegrasi.

“Sekarang ini masih dalam tahap pemutakhiran data,” ungkapnya.

Di Bulungan, sambung Agus, hingga saat ini pemutakhiran data wajib pajak (WP) pribadi sudah di atas 40 persen.

Sebelumnya, sosialisasi terkait hal tersebut sudah dilakukan November-Desember 2022.

“Alhamdulillah, tingkat kesadaran WP di Bulungan ini cukup tinggi,” bebernya.

Selain datang ke kantor, WP secara mendiri melakukan validasi NIK KTP menggunakan android.

Sesuai aturan sebelumnya, untuk pegawai negeri sipil (PNS) dengan gaji Rp 4,5 juta atau Rp 54 juta per tahun tetap akan dikenakan pajak.

“Jadi, tidak ada perubahan untuk pengenaan pajak,” ungkapnya.

Untuk pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet maksimal Rp 500 juta per tahun belum dikenakan pajak.

Namun, di atas Rp 500 juta akan dikenakan pajak.

(Adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok officialtribunkaltara

Follow Helo TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official