Gaji Pekerja Proyek IKN Nusantara Terlambat Dibayar, KTP juga Ditahan, Mengadu ke Disnakertrans PPU

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Pembayaran gaji pekerja proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara mengalami kelambatan. Pekerja pun mengadu melalui portal Disnakertrans Penajam Paser Utara.

Kabar mengenai keluhan pekerja proyek IKN Nusantara yang belum dibayar gajinya tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans PPU Suhardi.

Ia mengungkapkan, pihaknya menerima laporan melalui portal lapor.go.id pada 10 Februari 2023 lalu.

Sejumlah pekerja mengeluhkan gaji yang terlambat dibayar, serta KTP pekerja yang bersangkutan ditahan oleh pihak perusahaan.

"Persoalan ini sudah kami dapatkan sekitar tanggal 10 Februari melalui website lapor.go.id Disnakertrans PPU," kata Suhardi, Rabu (22/2/2023).

Usai menerima laporan itu, Disnakertrans PPU langsung berkoordinasi dengan Disnaker Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti ke perusahaan yang terkait.

Namun, dari Disnaker Kaltim menyarankan untuk berkoordinasi dengan Otorita IKN sebagai pemilik kewenangan di IKN Nusantara.

Baca juga: Dapat Instruksi Pusat, Tahun Ini 2.000 Warga Kukar akan Dilibatkan dalam Pembangunan IKN Nusantara

"Jadi kami ke Otorita IKN untuk membahas persoalan ini," lanjutnya.

Pekerja yang mengalami persoalan kelambatan gaji, bukan berasal dari pekerja lokal, melainkan pekerja yang didatangkan dari luar daerah.

Persoalan keterlambatan gaji dan penahanan KTP oleh perusahaan menurutnya tidak dibenarkan, dan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Suhardi juga mengupayakan agar ada kerjasama terkait ketenagakerjaan, antara Pemprov Kalimantan Timur, Otorita IKN dan Pemkab PPU.

Hal itu agar persoalan yang menyangkut tenaga kerja di IKN Nusantara bisa diselesaikan bersama.

"Kami sarankan untuk ada MoU antara Pemkab PPU, Otorita IKN dan Pemprov Kaltim, sehingga ketika ada persoalan tenaga kerja diatur bersama," pungkasnya.

Kukar Dijatah 2.000 Pekerja Konstruksi

Sebanyak 2000 warga Kutai Kartanegara akan dilibatkan sebagai pekerja konstruksi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wisnuwardhana mengatakan, dinasnya telah mendapat instruksi dari pemerintah pusat.

Pihaknya kini terus mendata pekerja konstruksi bangunan di Kukar untuk bisa diikutkan dalam pelatihan bersertifikasi. 

Baca juga: Polemik Lahan IKN Nusantara, Pemkab PPU Sampaikan Persoalan Tanah Warga Sepaku ke Pemerintah Pusat

“Jadi Kukar dapat 2.000 kuota untuk pekerja kontruksi bangunan untuk tahun ini,” kata Wisnu, Selasa (21/2/2023).

Pada tahun 2022 lalu, sudah ada 500 orang yang terjaring untuk dapat mengikuti pelatihan konstruksi bangunan tersebut. 

Pelatihan yang difasilitasi secara gratis oleh pemerintah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kukar. 

“Sudah ada yang mendaftar untuk pelatihan. Banyak yang mendaftar, tapi 500 aja yang lolos. Banyak tidak lolos terkendala di administrasi,” jelasnya.

Spesifikasi keahlian konstruksi bangunan yang dicari adalah tukang kayu, tukang beton, dan orang yang paham tentang material bangunan.

Wisnu mengimbau agar masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang pertukangan bisa mendaftarkan diri. Supaya kuota yang ada bisa terpenuhi secara maksimal.

Baca juga: Insentif Investasi di IKN Nusantara Setara Kawasan Ekonomi Khusus, Bambang: Sudah Diparaf Menteri

Ia menyampaikan, telah meminta para camat, kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing untuk menyebarkan informasi ini. 

Hal ini agar pekerja konstruksi bangunan yang ada di penjuru Kukar dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Warga yang tinggal paling dekat IKN Nusantara, seperti Samboja, Loa Janan, dan Loa Kulu, dipastikan menjadi prioritas dalam perekrutan ini.

"Kami telah membentuk forum pekerja konstruksi untuk memuluskan misi ini. Yang jelas calon tenaga kerja harus memiliki pengalaman sebagai tukang bangunan,” sebut Wisnu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang menyediakan 20.000 kuota untuk mencari pekerja kontruksi bangunan bersertifikasi bagi pembangunan IKN Nusantara. 

Dengan adanya kuota ini bisa menjadi peluang baru bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan Kukar untuk turut terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. (aul/Nita Rahayu)