Pembangunan IKN Nusantara Ditarget 15 Tahun, Jokowi Apresiasi Dukungan Masyarakat Melayu-Banjar

TRIBUNKALTARA.COM, TABALONG – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara ditarget selesai 15 tahun. Presiden Jokowi mengpresiasi dukungan masyarakat Melayu – Banjar.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajak semua pihak bekerja dan berdoa untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu - Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).

Selain untuk pemerataan, menurut Jokowi, kehadiran IKN Nusantara akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Pulau Kalimantan.

"Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengajak kita semuanya bersama-sama, berdoa, berikhtiar, baik lahir maupun batin.

Bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan pembangunan IKN," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan juga memohon rida allah SWT agar selalu membimbing dan memudahkan langkah langkah kita," katanya lagi.

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim, DAD Sebut Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dayak di Hulu Mahakam Kukar

Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar para alim ulama, tuan-tuan guru, para mualim, kiai serta segenap masyarakat Melayu - Banjar mendoakan masa depan bangsa Indonesia.

Jokowi mengatakan , gagasan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan sudah dipikirkan sejak sangat lama.

Pada 1960-an, menurutnya, Presiden RI pertama, Soekarno saat itu sudah merancang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Akan tetapi, rencana pemindahan ibu kota itu tidak dapat terealisasi. "Presiden berikutnya juga merancang ingin membangun ibu kota baru. Tidak terealisasi," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menargetkan pembangunan IKN Nusantara akan selesai dalam kurun waktu 10-15 tahun kemudian.

"Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai. Insyaallah bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan IKN Nusantara ada di Kalimantan ," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan urgensi pemindahan IKN karena 150 juta penduduk Indonesia selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa selama ini.

Tak hanya itu, ia mengatakan perputaran uang dan ekonomi Indonesia sebesar 58 persen berada di Pulau Jawa.