IKN Nusantara di Kaltim, DAD Sebut Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dayak di Hulu Mahakam Kukar

TRIBUNKALTARA.COM, TENGGARONG - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini memiliki dampak dalam meningkatkan kualitas hidup maayarakat dayak.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kutai Kartanegara, Agus Talis Joni, saat ditemui TribunKaltim.co.

Ia mengatakan, pembangunan IKN Nusantara akan membawa dampak positif bagi masyarakat dayak di wilayah hulu mahakam.

"IKN Nusantara akan memeratakan infrastruktur. Yang sekarang masih belum terjangkau di pelosok, saat ini bisa mulai dibenahi," ujarnya, Sabtu (11/3/2023).

Baca juga: Langkah Pemkab PPU Menjadi Serambi IKN Nusantara, Bangun BLK Modern untuk Siapkan Tenaga Kerja   

Laki-laki yang kerap disapa Joni itu mengungkapkan keuntungan lain yang akan didapatkan masyarakat dayak.

Menurutnya, perpindahan penduduk maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara bakal memutar roda perekonomian warga lokal, khususnya masyarakat dayak.

Mengingat, kehidupan masyarakat dayak cenderung agraris. Mereka bercocok tanam, bertani, dan hidup sebagai nelayan.

"Masyarakat dayak bisa menjual hasil kebun, hasil pertanian, maupun hasil tangkap ikan dengan pasar yang lebih luas. Ekonomi lebih berputar," ungkapnya.

Menurut Joni, pembangunan IKN Nusantara juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ia ingin masyarakat dayak di Kaltim, khususnya Kutai Kartanegara mendapatkan prioritas pendidikan dalam meningkatan skill atau keahlian.

Sehingga, klasifikasi SDM masyarakat dayak bisa memenuhi standar untuk bisa terlibat di dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Harapan saya ada standar prioritas untuk masyarakat lokal yang ingin terlibat. Klasifikasi skill masyarakat memang harus ditingkatkan," kata Joni.

Selain peningkatan kualitas SDM, Joni yang juga berprofesi sebagai advokat itu mendorong pemenuhan hak masyarakat adat.

Terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kawasan. Ia ingin, pemerintah bisa memberikan hak atas tanah yang seimbang.

Mengingat selama ini, kebanyakan masyarakat adat belum terbiasa dengan penggunaan sertifikat maupun surat keterangan tanah (SKT).