Cegah ‘Warung Remang-remang’ di IKN Nusantara, Alimuddin: Perlu Dimitigasi Potensi Masalah Sosial

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN – Masuknya belasan ribu tenaga kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat sekitar.

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul “ Warung Remang-remang “ atau tempat prostitusi di daerah-daerah sekitar IKN Nusantara.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin kepada TribunKaltim, Minggu (19/3/2023).

Menurutnya,  sekitar 16 ribu pekerja segera didatangkan untuk melakukan percepatan pembangunan IKN Nusantara dalam waktu dekat ini.

Pemenuhan kebutuhan mereka di tengah kondisi yang ada saat ini terutama di Sepaku, dikhawatirkan dapat memicu timbulnya masalah sosial.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu mengadakan Warung Remang-remang.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Ditarget 15 Tahun, Jokowi Apresiasi Dukungan Masyarakat Melayu-Banjar

“Kerawanan sosial, saya pikir itu pasti. Akan ada 16 ribu tenaga kerja yang datang, laki-laki semua, tidak pernah pulang dan lain-lain.

Saya hampir setiap hari ke sana dan beberapa pekerja sudah ingin bercanda dengan masyarakat, tempat pijat di mana di sini,” ungkapnya.

Masalah tersebut, menurut Alimuddin, berpotensi terjadi terutama untuk daerah yang baru saja tersentuh pembangunan. Ini harus segera dicarikan solusi.

Misalnya, dengan tata kelola permukiman bagi 16 ribu pekerja tersebut, serta ada RT di dalamnya yang bertugas mengatur.

“Kalau perlu ada semacam RT di dalam, ada yang mengatur mereka, pelayanan kesehatan harus ada di dalam, sentuhan rohani juga harus ada.

Saya pikir di seluruh tempat baru itu akan selalu menjamur kalau kita istilahkan warung remang-remang,” sambungnya.

Alimuddin juga mengatakan, ia akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten PPU, agar rutin melakukan patroli di kawasan Ibu Kota Nusantara. Itu untuk memitigasi munculnya hal-hal negatif.

Cita-cita menjadikan IKN Nusantara sebagai peradaban dengan standar yang tinggi, menurutnya akan bersinggungan apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak ditindak sejak dini.

Baca juga: Pembangunan 22 Tower Hunian Pekerja Proyek IKN Nusantara Tuntas, WEGE Siap Serahkan ke Otorita IKN

“Jangan sampai kita bercerita tentang sebuah peradaban yang tinggi, kemudian ada yang seperti itu,” pungkasnya.

Proyek KIPP 23 Persen

Sementara, progress pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) IKN Nusantara per Maret 2023 telah mencapai 23 persen.

"Pembangunan KIPP di IKN Nusantara secara rata-rata sampai awal Maret 2023 sekitar 23 persen," kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga dalam unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR @kemenpupr.

Jelas Danis, terdapat dua infrastruktur dasar yang pembangunannya sudah beres sepenuhnya, yaitu tiga ruas jalan logistik dan Embung Mentawir.

Kemudian untuk pembangunan Kantor Presiden, progresnya baru mencapai 5,8 persen pada periode yang sama. 

Istana Presiden progres pembangunannya telah mencapai sekitar 8 persen. Kawasan Istana Presiden IKN yang termasuk lapangan upacara di dalamnya ditargetkan beres sebelum 17 Agustus 2024.

Baca juga: Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke Investor Singapura, Jokowi Justru Mendapat Saran Ini dari PM Lee

Pemerintah menargetkan, upacara perayaan kemerdekaan Indonesia tahun depan bisa mulai dilaksanakan di ibu kota baru tersebut, seiring dengan pemindahan tahap pertama.

Berdasarkan informasi dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, adalah PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk yang menjadi pemenang tender pembangunan Kantor Presiden di IKN Nusantara.

Nilai kontrak tender Kantor Presiden tersebut sebesar Rp 1,56 triliun untuk harga penawaran dan pagu Rp 1,93 triliun.

Kemudian untuk tender pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung Kawasan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Nilai kontrak yang disetujui adalah dengan harga penawaran Rp 1,35 triliun dari pagu Rp 1,38 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun botanical garden seluas 50 hektare di Kawasan Istana Presiden.

"Secara detail, kami betul-betul memerhatikan aspek lingkungan. Contoh kecilnya adalah bagaimana kami mengusahakan agar tegakan pohon-pohon yang ada tetap sesuai dengan aslinya," tambah Danis.

Selain itu, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, tender proyek rumah susun atau apartemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara mulai dilaksanakan.

"Rumah ASN kan belum tender, baru mulai tender minggu ini," ucap Iwan dalam acara ARCH:ID 2023 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/3/2023). 

Tender pembangunan apartemen ASN IKN Nusantara tersebut kemungkinan baru dilakukan pada pekan depan. (m11/kps)