Wali Kota Tarakan Harap Pertahankan Opini WTP, Persoalan Aset Target Tahun Ini Semua Tersertifikasi

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Saat ini proses pemeriksaan atau audit sedang berjalan dan dilaksanakan oleh auditor dari BPK Provinsi Kaltara pasca penyerahan LKPD unaudited 2022 pada Jumat (10/3/2023) lalu.

Persoalan aset juga turut menjadi atensi dari pihak BPK agar Pemkot Tarakan segera melakukan penyelesaian.

Dikatakan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul,M.Kes, sebenarnya untuk pengelolaan keuangan daerah ia menilai sudah semakin baik apalagi berbicara aset.

“Selama ini optimaliasi pemanfaatan masih banyak tidak bagus dan menuju ke sini, dari hari ke hari semakin diperbaiki, alhamdulilah catatan itu semakin baik,” beber Khairul.

Baca juga: Acara Pesta Miras di Tarakan Berakhir Cekcok dan Saling Bacok, Satu Korban Terluka di Kepala

Harapan ke depan lanjutnya, tidak ada lagi aset daerah yang tidak dimanfaatkan.Jika tidak digunakan untuk pelayanan public lanjutnya, bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD.

Lebih jauh Khairul menjelaskan, nantinnya hasil dari PAD ujungnya juga dikembalikan kepada program berkaitan dengan masyarakat.

Ia melanjutkan, BPK selaku lembaga independent melakukan audit kepada pemerintah pusat, daerah sudah banyak memberikan masukan membantu memperbaiki laporan keuangan daerah.

Ia berharap tahun ini, Tarakan bisa mempertahankan kembali opini WTP dimana sudah tiga tahun berjalan Tarakan selalu mendapat WTP.

“Harapannya tahun ini diharapkan bisa mempertahankan dengan nilai lebih bagus daripada tahun sebelumnya. WTP kan ada nilai juga,” terang Khairul.

Ia berharap jika nilai naik, adalah indikator perbaikan pengelolaan keuangan semakin baik. Adapun lanjutnya, kemarin sudah ada audit pendahuluan sebelum penyerahan LKPD unaudited 2022. Sudah ada masukan disampaikan BPK dan sudah coba diperbaiki sebelum membuat laporan.

Ia melanjutkan, setelah penyerahan kemarin, dilakukan pendalaman mulai Senin (13/3/2023) lalu. Semua rekomendasi awal sudah ditindaklanjuti pihaknya. Adapun rekomendasi yang diberikan setiap hari standar akuntansi naik termasuk regulasi baru dan harus menyesuaikan semua. Termasuk aplikasi keuangan misalnya.

Baca juga: BREAKING NEWS - Satreskrim Polres Tarakan Ungkap Kasus Penganiayaan di Selumit Pantai, Apa Motifnya

“Regulasi dari pusat tujuannya meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah,” paparnya.

Adapun persoalan aset, dari 700 lebih daftar aset pemkot, ada sekitar 500 lebih sudah tersertifikasi. Diharapkan tahun ini bisa selesai sisanya. Dan memang sinergitas bersama BPN sudah sangat luar biasa.

“Kami targetkan 2023 sudah selesai walau target KPK dulunya hanya 400, dan 100 setiap tahun diselesaikan tapi kita sudah melebihi tahun lalu 500 lebih dan harapannya seluruh aset bisa disertifikasikan supaya lebih aman,” tukasnya.

(*)