Anggota Kongres Amerika Kunjungi IKN Nusantara, Jokowi Dukung Percepatan Gaji Pegawai Otorita IKN

Sebagaimana diketahui, selama berbulan-bulan para pegawai Otorita IKN belum mendapatkan gaji.

Dhony menjelaskan, saat ini aturan mengenai hak keuangan atau gaji pegawai IKN sebenarnya sudah memasuki tahap harmonisasi.

Baca juga: Terungkap Gaji Pegawai Otorita IKN Berbulan-bulan Belum Dibayar, Bambang: Tunggu Perpres Keluar

Bahkan dua pekan lalu, draf aturan tersebut sudah selesai. "Cuma waktu di DPR kan emang ada kenyataan yang disampaikan (soal gaji) yang di situ didalami.

Sebetulnya harmonisasi dua minggu lalu sudah, kemudian proses paraf dari para menteri," jelasnya.

"Kita tunggu dalam waktu dekat ini (aturan berupa peraturan presiden terbit)," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan bekerja untuk Otorita IKN.

Bahkan, para karyawan Otorita IKN belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon I. 

Hunian ASN di IKN Nusantara

Presiden Jokowi juga memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Progres Pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memutuskan bahwa 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan.

“Ini sejalan juga dengan Perpres 63 (Tahun 2022), tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan.

Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” ujar Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dalam keterangan pers.

Sementara 30 persen hunian lainnya, lanjut Dhony, dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri.

“[Sebanyak] 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Target Mega Proyek bagi Investor Jepang, Korea Selatan Investasi Rp 94 Triliun

Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah,” ujarnya.