Anggota Kongres Amerika Kunjungi IKN Nusantara, Jokowi Dukung Percepatan Gaji Pegawai Otorita IKN

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Lima anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat akan mengunjungi proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimatan Timur, Kamis (13/4/2023), hari ini.

Sebelumnya, mereka pada Rabu (12/4/2023) kemarin bertemu Presiden Joko Widodo  di Istana Kepresidenan, Jakarta.

 "Besok (13 April hari ini) akan mengunjungi IKN Nusantara," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan keterangan pers di Istana usai pertemuan, Rabu kemarin.

Sementara Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe usai rapat dengan Presiden Jokowi Rabu kemarin menjelaskan,  selain kawasan IKN Nusantara, para anggota Kongres Amerika Serika itu akan melihat Borneo Orangutan Survival ( BOS ).

"Yang dari Amerika, Kamis mau ke BOS dan Titik Nol IKN Nusantara,  " ujar Dhony.

Namun demikian, Dhony tidak menjelaskan perihal kemungkinan kedatangan delegasi itu dalam rangka melihat peluang investasi di Ibu Kota Nusantara.

Dia hanya menyampaikan kunjungan kali ini terkait isu lingkungan dan melihat potensi kerja sama.

"(Agenda) Lingkungan, mereka juga ingin melihat secara real apa yang bisa dikolaborasikan," jelasnya.

Baca juga: Kepala KSP Moeldoko Ingatkan Otorita IKN, Jangan Tunda Pembayaran Tanah Masyarakat di IKN Nusantara

Sebelumnya saat pertemuan dengan Presiden Jokowi, para delegasi Kongres Amerika Serikat menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis atau partnership.

"Karena mereka melihat bahwa Indonesia adalah mitra yang sangat penting dan mereka mengatakan bahwa Indonesia is shining now," ucap Retno Marsudi.

Selain itu, para delegasi juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 tahun lalu. Mereka pun turut memberikan dukungan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.

Gaji Pegawai IKN

Masih soal IKN Nusantara, Presiden Jokowi mendukung agar gaji pegawai Otorita KN segera dibayarkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe usai rapat dengan Presiden Jokowi.

"Beliau kan sangat mendukung untuk percepatannya (pembayaran gaji)," kata Dhony.

Sebagaimana diketahui, selama berbulan-bulan para pegawai Otorita IKN belum mendapatkan gaji.

Dhony menjelaskan, saat ini aturan mengenai hak keuangan atau gaji pegawai IKN sebenarnya sudah memasuki tahap harmonisasi.

Baca juga: Terungkap Gaji Pegawai Otorita IKN Berbulan-bulan Belum Dibayar, Bambang: Tunggu Perpres Keluar

Bahkan dua pekan lalu, draf aturan tersebut sudah selesai. "Cuma waktu di DPR kan emang ada kenyataan yang disampaikan (soal gaji) yang di situ didalami.

Sebetulnya harmonisasi dua minggu lalu sudah, kemudian proses paraf dari para menteri," jelasnya.

"Kita tunggu dalam waktu dekat ini (aturan berupa peraturan presiden terbit)," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan bekerja untuk Otorita IKN.

Bahkan, para karyawan Otorita IKN belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon I. 

Hunian ASN di IKN Nusantara

Presiden Jokowi juga memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Progres Pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memutuskan bahwa 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan.

“Ini sejalan juga dengan Perpres 63 (Tahun 2022), tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan.

Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” ujar Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dalam keterangan pers.

Sementara 30 persen hunian lainnya, lanjut Dhony, dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri.

“[Sebanyak] 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Target Mega Proyek bagi Investor Jepang, Korea Selatan Investasi Rp 94 Triliun

Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN tidak hanya dalam bentuk vertikal tetapi juga rumah tapak.

“Untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal, dalam hal ini apartemen, tetapi juga rumah tapak. Dan rumah tapak itu bisa, sekali lagi saya ingin mengatakan, bisa dimiliki.

Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki, cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri,” ujar Suharso.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN mencapai 16.990 orang.

“Sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan, terdiri dari 11.200-an ASN dan 5.700-an adalah dari TNI dan Polri.

Dan Polri sekitar 1600-an, sisanya adalah 3.000 lebih adalah TNI,” tandas Suharso.(Tribunkaltim/kps/siy/tmp)