Kepala KSP Moeldoko Ingatkan Otorita IKN, Jangan Tunda Pembayaran Tanah Masyarakat di IKN Nusantara

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Kepala Staf Kepresidenan ( KSP ) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengingatkan Otorita IKN untuk tidak menunda pembayaran tanah di Ibu Kota Nusantara.

Moeldoko meminta biaya ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara segera dibayarkan kepada masyarakat.

“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko saat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2023). 

Sebagaimana keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN Nusantara memerlukan perhatian khusus.            

Dia berjanji akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN Nusantara, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

Dipastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.  

“Kita ( KSP ) punya pengalaman di Wadas (Jawa Tengah). Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas.

Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujarnya.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Target Mega Proyek bagi Investor Jepang, Korea Selatan Investasi Rp 94 Triliun

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menyampaikan masyarakat adat di IKN Nusantara meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.

Hal itu karena masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru. “Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” kata Alimuddin.

Pada kesempatan itu, Alimuddin juga menekankan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN Nusantara, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Moeldoko dan Alimuddin melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada 10 Februari 2023.

Saat itu Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN Nusantara.

LKPP Konsolidasi

Sementara di Balikpapan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) menggelar konsolidasi dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.