Kepala KSP Moeldoko Ingatkan Otorita IKN, Jangan Tunda Pembayaran Tanah Masyarakat di IKN Nusantara

Gubernur Kaltim Isran Noor turut hadir sekaligus membuka acara yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Kota Balikpapan, Senin (10/4/2023).  

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN Nusantara, Uniba Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi

Isran Noor mengatakan, penetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara adalah titik awal mulainya sebuah peradaban baru yang besar bagi Republik Indonesia.

"Kemudian letak IKN Nusantara yang berada di tengah-tengah Indonesia ini adalah sebuah keadilan dan pemerataan pembangunan, serta ekonomi bangsa," tandasnya.

Isran Noor juga menuturkan, latar belakang pemerataan terkait pemindahan IKN ini bukan berdasarkan pertimbangan kelompok tertentu.

Perkembangan IKN bukan hanya milik kepentingan Kalimantan Timur, tetapi kepentingan wilayah Nusantara.

Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebut atas keputusan Presiden RI Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai pemindahan IKN sangat tepat.

"Karena pasti SDM-nya mendukung, kemudian wilayahnya mendukung dan yang paling penting Gubernurnya mendukung pemindahan IKN di Kaltim," tuturnya.

Pada kesempatan ini, Hendrar mengungkapkan, IKN sudah mulai berproses.

Baca juga: Balikpapan-IKN Nusantara akan Dihubungkan Kereta Roda Karet, Segera Dibangun Rel Sepanjang 40 Km

"Jika memang ada kesempatan panjang untuk berkontribusi, berpartisipasi, jangan khawatir. 

Siapapun Presidennya IKN Nusantara tetap harus jadi dan pemerintah tetap komit untuk menyelesaikan pembangunannya," tegasnya.

Kemudian, kata Hendrar, terkait kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan sampai Rp466,06 triliun.

Di mana, komponen proyek APBN sekitar Rp90,3 triliun, kemudian komponen KPPU Rp252,5 triliun dan komponen proyek swasta murni BUMN dan BUMD mencapai Rp123,2 triliun.

"Melalui Satgas IKN pada saat kami melalukan kunjungan, progresnya menyampaikan sudah hampir mencapai 25 persen dan anggarannya sudah hampir sekitar 30 sekian triliun," urainya.

Adapun setiap pengadaan barang dan jasa, Presiden mengarahkan kepada LKPP harus lebih transparan dan tidak rumit.

Di antaranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi, memastikan transparan PBJ, mengupayakan efesiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah," ucapnya.