Skema Pembelian Lahan IKN Nusantara Belum Jelas, Menteri PUPR Ungkap Kendala Realisasi Investasi IKN

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN – Skema pembelian lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara masih belum jelas, Menteri PUPR ungkap kendala realisasi investasi di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui, hingga kini belum ada realisasi investasi di IKN Nuantara dari pihak swasta.

Menurutnya, kebanyakan investasi baru mentok hanya berupa komitmen letter of intent ( LOI ).

Dijelaskan, sampai saat ini semua investasi di IKN Nusantara ada di Otorita IKN.

Banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN Nusantara, karena masalah tanah.

Skema pembelian tanah itu dinilai belum jelas bagi investor.

"Kalau investasi dengan Otorita IKN urusannya. Kan sudah ada yang masuk LOI, lewat saya sudah beberapa LOI kita serahkan ke Otorita IKN.

Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita IKN," ujar Basuki Hadimuljono ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).

Baca juga: Otorita IKN Belajar Sistem Pencahayaan Kota “Smart Lighting” untuk IKN Nusantara hingga ke Polandia

Meski begitu, dia bilang Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam waktu dekat akan segera mengajak para investor potensial untuk berkunjung bersama ke IKN Nusantara.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar kepastian realisasi investor.

"Makanya pak Presiden Jokowi itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini-sini bisa," ungkapnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dijelaskan tanah di IKN Nusantara dibagi menjadi dua jenis.

Pertama, barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN.

Sementara aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan ( HPL ).

Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.

Menurut Basuki Hadimuljono,  realisasi investasi di proyek IKN Nusantara sejauh ini baru sampai di tahap Letter of Intent (LoI).

Sudah ada beberapa LoI yang masuk ke IKN Nusantara, termasuk ke dirinya, yang langsung diteruskan ke Otorita IKN. 

Peta RDTR ini sudah diungkap Menteri PUPR tiga pekan lalu, di mana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP akan berdiri di lahan 6.600 hektare.

Baca juga: 1.800 Ha Dilakukan Reforma Agraria, Kejari PPU Pastikan Belum Ditemukan Mafia Tanah di IKN Nusantara

Sebanyak 63 persen merupakan area hutan.

Bukan hanya Basuki, LoI dari investor juga diterima Presiden Jokowi.

Pertengahan Maret lalu, Presiden Jokowi melaporkan sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura.

Salah satunya ada 20 LoI dari pihak swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN.

"Saya menyambut baik beberapa hasil leader's retreat ini, yang pertama besarnya minat investor Singapura untuk pembangunan IKN Nusantara," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Lee, Kamis (16/3/2023).

Selain Basuki dan Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah bertemu 90 investor Jepang untuk menawarkan proyek infrastruktur di IKN.

Budi menerangkan bahwa dirinya tidak hanya bertemu investor Jepang saja, tapi juga dari Korea Selatan dan India.

Korea Selatan misalnya, kata Budi, sangat berminat pada proyek yang ditawarkan.

Baca juga: Uang Sewa Belum Dibayar, Sejumlah Pemilik Mobil Rental Geruduk Kantor Otorita IKN di Balikpapan

"Tapi memang ini butuh waktu karena mereka membutuhkan suatu assessment tentang bagaimana bantuan itu efektif," kata Budi di Istana, akhir Maret lalu.

Otorita IKN Siapkan Perka

Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN menyiapkan sejumlah Perka ( Peraturan Kepala ) Otorita IKN menyangkut tata ruang untuk rencana wilayah pembangunan IKN Nusantara.

"Kami siapkan Perka Otorita KIN tentang Rrencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN, ada sembilan WP (wilayah perencanaan) di IKN," jelas Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melalui keterangan pers tertulis di Penajam, Rabu (26/4/2023).

Empat wilayah perencanaan pembangunan ibu kota negara Indonesia baru sudah terbit yakni, wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN Barat, serta wilayah perencanaan IKN Timur satu dan IKN Timur dua.

"Lima wilayah perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam proses legislasi atau pengesahan," ujarnya. (Tribunkaltim/tmp/siy/ant)