Pembangunan IKN Nusantara Langkah Strategis Pemerintah dalam Penguatan Identitas Budaya Masa Depan

Oleh: DR Ir Hetifah Sjaifudian, MPP, Wakil Ketua Komisi X DPR RI

TRIBUNKALTARA.COM – Kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun pusat pemerintahan baru dengan menguatkan identitas budaya masa depan Indonesia. 

Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan IKN Nusantara yang terkait dengan bidang budaya memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya masa depan Indonesia.

Tulisan ini akan membahas hal-hal apa yang menjadi kecemasan dan harapan dari para pelaku budaya di Kalimantan Timur ( Tanah Borneo ).

Kebijakan Otorita IKN terkait bidang budaya, permasalahan yang dihadapi, serta peran masyarakat dan DPR RI dalam mewujudkan penguatan identitas budaya di masa depan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi IKN Nusantara terkait budaya.

Pertama, terdapat risiko hilangnya keunikan budaya lokal akibat pengaruh dari budaya luar yang semakin masuk dan dominan.

Baca juga: Otorita IKN Sebut Sudah Ada 209 LOI Investasi di IKN Nusantara, 36 Investor Mulai Studi Kelayakan

Globalisasi dan arus informasi yang cepat dapat menyebabkan budaya lokal tergeser dan terpinggirkan.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang konkret untuk melindungi, mempromosikan, dan melestarikan budaya lokal di IKN Nusantara.

Kita semua menyadari pentingnya menjaga keberagaman budaya Indonesia sebagai modal utama dalam membangun identitas nasional yang kuat.

Dalam rangka itu, Otorita IKN telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa budaya lokal tetap eksis dan berkembang di tengah perkembangan dan modernisasi yang terjadi. 

Namun masih banyak pelaku budaya yang merasa bahwa perhatian terhadap masalah yang mereka hadapi masih sangat minim.

Hal ini terungkap dari  karya-karya seni rupa yang mereka hasilkan. 

Saat ini di Galeri Nasional Indonesia sedang berlangsung pameran seni rupa kontemporer yang menampilkan 42 karya dari 13 perupa asal kalimantan Timur di bawah naungan Lembaga Perupa Kalimantan Timur (LPK).