Bagaimana Nasib Jembatan Bulan? Dinas PUPR Perkim Kaltara Buka Suara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Proyek jembatan Bulungan - Tarakan alias Jembatan Bulan sempat digadang oleh Pemprov Kaltara.

Dengan adanya Jembatan Bulan nantinya terdapat akses langsung dengan jalan darat antara Bulungan dan Tarakan.

Diketahui dua daerah ini tak bisa diakses lewat jalan darat sebab Tarakan merupakan sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Kalimantan.

Namun proyek jembatan yang menelan biaya hingga triliunan rupiah itu kini tak terdengar kelanjutannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara Helmi mengatakan pihaknya bakal membentuk tim untuk mengkaji kelanjutan rencana tersebut.

Helmi mengatakan dengan kondisi keuangan daerah saat ini maka proyek Jembatan Bulan tak akan mampu dibiayai dari APBD Kaltara.

"Itu belum ya, kita bentuk tim dulu untuk bahas itu," kata Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Helmi.

"Karena itu biayanya triliunan, sangat besar jadi tidak bisa pakai APBD mungkin APBN," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Soal Rencana Pembangunan Jembatan Bulan, Sekprov Kaltara Sebut Desain dan Anggaran Bisa Berubah

Biaya proyek yang besar turut diakui oleh Penata Kelola Penanaman Modal DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani.

Rahman mengatakan sebelumnya terdapat investor dari dua negara yakni China dan Jepang yang tertarik pada proyek tersebut.

Namun kini investor tersebut kembali melakukan kalkulasi terhadap proyek Jembatan Bulan tersebut.

"Jembatan Bulan dari sisi hitung-hitungan memang cukup besar, karena jumlah kendaraan di Kaltara ini masih sedikit kalau dibanding dengan Jembatan Suramadu yang hubungkan Jawa dan Madura," ujar Rahman.

Baca juga: DPD RI Siap Tindaklanjuti Usulan Pemkot, Soal Pembangunan Jembatan Bulan, Ini Pernyataan Mahyudin

Meski begitu, dirinya mengungkapkan DPMPTSP Kaltara tetap akan menawarkan potensi investasi dari proyek tersebut. Alasannya Jembatan Bulan berpeluang menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi karena mampu menekan ongkos distribusi logistik.

"Tetapi tetap kita tawarkan peluang itu apakah bisa dengan APBN apakah dengan swasta," ucapnya.