Pemindahan IKN

Kontraktor Kaltim Minta Dilibatkan dalam Proyek Infrastruktur IKN Nusantara, Jokowi akan Tinjau IKN

Sejumlah pengusaha ( kontraktor ) Kalimantan Timur minta dilibatkan dalam proyek pembangunan fasilitas infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO
PROYEK IKN NUSANTARA - Optimisme peningkatan ekonomi Kaltim seiring dengan berlanjutkan pembangunan IKN Nusantara yang kini terus berjalan. 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Sejumlah pengusaha ( kontraktor ) Kalimantan Timur minta dilibatkan dalam proyek pembangunan fasilitas infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara yang tengah dibangun di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bergulir cepat. 

Namun hingga kini proyek Ibu Kota Nusantara banyak dikerjakan dan dikelola perusahaan jasa kontruksi dari luar Kaltim.

“Kontraktor lokal di Kaltim sudah seharusnya turut andil dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara,” ungkap Ketua Real Estate Indonesia atau REI Kaltim,  Bagus Susetyo di Samarinda, Senin (29/5/2023).

Pemerintah provinsi, menurutnya, perlu ikut menyuarakan agar peluang bagi kontraktor lokal bisa ikut dalam proyek pembangunan IKN Nusantara.

Baca juga: PPU Bakal Miliki 7 Kecamatan Baru Pasca Sepaku jadi Ibu Kota Negara Nusantara, Berikut Namanya

Sejauh ini proyek IKN Nusantara di Kaltim banyak dikerjakan kontraktor dari luar.

"Banyak kontraktor luar membangun proyek di Kaltim, tapi apakah kualitas sesuai harapan, belum tentu juga kan," sebut Bagus Susetyo yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Proyek yang hasilnya berkualitas terlihat dari sisi penyediaan jasa dan pengawasannya. 

Memang, harus jelas keseluruhan sehingga menghasilkan pembangunan yang memiliki kualitas level internasional. 

Alokasi APBN untuk pembangunan IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah selama 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun, namun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.
Alokasi APBN untuk pembangunan IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah selama 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun, namun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023. (TRIBUNKALTARA.COM / Dwi Ardianto)

"Memang kalau mepet sangat berat membandingkan hal tersebut, tetapi kalau harga tidak memungkinkan yang jangan dimenangkan tender," sambung Bagus.

Kementerian PUPR juga menurutnya, dapat melirik potensi Kaltim sebagai daerah penyangga IKN Nusantara sehingga pembangunan juga turut dirasakan penduduk lokal.

Sebagai mitra strategis IKN Nusantara sudah sewajarnya, Kaltim mendapat bagian.

Bukan malah semuanya diambil alih BUMN. 

"Seharusnya Gubernur sampaikan kepada kementerian. Berikan kesempatan pelaku lokal untuk naik kelas agar mendapatkan pengelolaan pekerjaan yang baik," tukas Bagus.

Baca juga: Pemerataan Ekonomi Kawasan Indonesia Timur Dimulai, Sekdaprov Intip Peluang Kaltim Sebagai IKN

Sebelumnya diberitakan, untuk pembangunan proyek infrastruktur dasar IKN Nusantara telah dikucurkan anggaran triliunan rupiah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Nama  M. Syaibani, mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN.

Dari pagu belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Kaltim senilai Rp 30,24 triliun.

Sebanyak Rp 3,76 triliun atau 12,43 persen di antaranya dari pagu anggaran, telah terealisasi belanja atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN sampai dengan 30 April 2023.

Baca juga: Kontraktor Lokal Harusnya Turut Andil Dalam Pembangunan IKN Nusantara, DPRD Kaltim Angkat Suara

Sebesar Rp 3,76 triliun sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp 1,62 triliun. 

"Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN yaitu sebesar Rp 21,94 triliun dari total pagu.

Sedangkan kegiatan yang bersifat non- IKN tercatat pihaknya menyerap Rp 8,30 triliun," sebut M. Syaibani, Sabtu (27/5/2023) dalam keterangan resminya.

Sesuai instruksi dan UU tentang IKN yang telah diketok palu sejak jauh hari sebelum pembangunan.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan dibiayai dari APBN sebesar 20 persen dan sisanya dibiayai dengan investasi.

Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.

Bisa dibilang masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan maket IKN Nusantara kepada rombongan pemerintah Korea Selatan ke kawasan IKN Nusantara, Sabtu (18/3/2023)// DWI ARDIANTO
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan maket IKN Nusantara kepada rombongan pemerintah Korea Selatan ke kawasan IKN Nusantara, Sabtu (18/3/2023)// DWI ARDIANTO (Tribun Kaltim/Dwi Ardianto)

"Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang," kata M. Syaibani.

"Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multiyears contract (MYC) dari tahun sebelumnya," sambungnya.

Kunjungan Presiden Jokowi

Menurut rencana Presiden Jokowi dijadwalkan berkunjung lagi ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dalam waktu dekat ini. 

Kedatangan Presiden Jokowi salah satunya guna memastikan progres pembangunan infrastruktur IKN yang baru itu.

Informasi yang diperoleh Tribun Kaltim, Senin (29/5/2023),  Presiden Jokowi bakal meninjau tiga lokasi di kawasan IKN , yakni Titik Nol IKN Nusantara, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan Bendungan Semoi.

Sebelumnya, pada pertengahan Mei lalu, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait perkembangan investasi di IKN bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam keterangannya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 209 komitmen investasi atau letter of interest (LoI) di IKN.

Baca juga: Membangun Usaha dan Berinvestasi di IKN Nusantara, Pemerintah akan Memberi Insentif Pajak

"Kita ketahui sudah cukup banyak letter of interest yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN, jumlahnya per hari ini 209.

Dan dari letter of interest 209 itu sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya," ujar Bambang.

Dilansir dari Humas Kemensetneg, Bambang menyebutkan, Otorita IKN diminta untuk mempercepat proses investasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan keinginan investor dan peraturan perundang-undangan.

"Ini memang memerlukan waktu tapi tadi kami saya dan Pak Dhony memang diminta untuk lebih mempercepat proses-proses ini agar benar-benar bisa terealisasi apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku," tuturnya.(uws/siy)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved