Bangun Perbatasan jadi Tujuan Pembentukan Kaltara, Dewan Harap Pembangunan Daerah 3T Diprioritaskan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara berharap pemerintah dapat mengutamakan pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman.

Harapan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltara, Marli Kamis.

Menurutnya pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman adalah tujuan dari pembentukan Provinsi Kaltara saat itu.

Namun satu dekade setelah provinsi terbentuk Marli Kamis menilai arah pembangunan saat ini kurang cukup untuk menjawab persoalan di daerah perbatasan dan pedalaman.

Baca juga: Hari Raya Idul Adha Berpotensi Berbeda, PW Muhammadiyah Kaltara Harap tak Terlalu Dipersoalkan

"Tetapi setelah 10 tahun berjalan kesannya pembangunan itu malah berjalan di wilayah perkotaan," kata Marli Kamis.

"Kita ingin ke depan daerah perbatasan dan pedalaman juga menjadi perhatian," harapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi sebagai warga yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman.

Mulai dari akses jalan yang minim membuat mobilitas terhambat hingga harga kebutuhan bahan pokok yang melambung akibat mahalnya ongkos transportasi ke wilayah perbatasan dan pedalaman.

"Contohnya kalau kita jalan ke Tanah Kuning itu masih ada yang berlubang dan rusak tapi kan masih bisa kita sampai tujuan," kata dia.

"Tapi kalau di daerah perbatasan, bukan lagi jalan rusak, mobilnya sering amblas dan waktu untuk penumpang itu lebih sering untuk mendorong mobil daripada di perjalanan," ucapnya.

Marli mengatakan perlu suatu produk hukum agar pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman menjadi prioritas pemerintah.

Diharapkan keadilan dan proporsionalitas terhadap pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman juga tercermin dalam penganggaran daerah.

Baca juga: Idul Adha 1444 Berpotensi Berbeda, Kemenag Kaltara Harap Masyarakat Tunggu Hasil Sidang Isbat

"Kami juga mendorong Raperda Pembangunan Perbatasan untuk menguatkan agar pembangunam di perbatasan bisa jadi prioritas, kita harap ada juga keadilan dalam penganggaran," kata dia.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi