Target Turunkan Stunting 14 Persen, BKKBN Canangkan Gerakan 1000 Protein di Kodim Tarakan

Menetapkan 12 provinsi prioritas, tujuh provinsi karena ada padat penduduk, walaupun kecil wilayahnya.

Termasuk Kaltara, di absolut hanya 4.000 dan tidak banyak sekitar 22 persen.

Ia optimis 1,5 tahun bisa menurunkan stunting asalkan massif dan sudah ditetapkan keluarga berisiko stunting.

"Ada yang sedang hamil, dikawal, jarak kelahiran mepet, menikah sudah terlalu tua, faktor jauhnya ada sanitasi air bersih ini jadi sasaran termasuk baduta," terangnya.

Dalam hal ini lanjutnya, untuk Kemenkes yang menyediakan PMT dan di BKKBN RI tidak memiliki tusi.

Kaltara masih perlu dicek apakah mendapat atau tidak.

"Harapannya dengan daerah, salah satunya kan dalam APBDes itu salah satunya anggarannya didorong diperuntukkan untuk stunting," jelasnya.

Di Kaltara sendiri pola penanganannya dijelaskan Kepala Perwakilan BKKBN RI Provinsi Kaltim-Kaltara, Sunarto, di antaranya ada Baznas sudah membantu penanggulan stunting. Selain itu menggalang lebih luas.

"Semangat kepala daerah di Kaltara baik kabupaten dan kota luar bisa. Bahkan dirancang pengusaha tambak diminta bantuan minimal 5 kg disalurkan ke kaluarga berisiko stunting itu sudah dikerjakan," jelas Sunarto.

Ia menjelaskan, tusi BKKBN bukan pemerian PMT karena kewenangan di Dinkes.

Baca juga: Bulungan Juara Umum MTQ ke-VIII Kaltara, Selisih Tujuh Poin dengan Tarakan Raih Posisi Kedua

BKKBN dalam hal ini bertugas sebagai pendamping lewat kader pendamping yang ada.

Tugasnya mengkolaborasi, mensinergi dan mengkonvergensi antara OPD lintss sektoral dan pentaheliks swasta dan perguruan tinggi.

"Kami bukan memberkkan TMT. Saat ini kami memiliki kader 5.964. tersebar di 15 kabupaten kota, lingkup terkecil di kelurahan dan desa namanya Tim Pendamping Keluarga. Terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK, mereka ujung tombak mendampingi keluarga risiko stuntjng," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah