Digoyang Isu Dilengserkan Lewat Munaslub Partai Golkar, Airlangga: Nggak Ada, Agendanya Bukan Itu!

Bulan Desember ini sudah empat tahun, tapi kejelasan DPP Partai Golkar terhadap keputusan Munas belum kelihatan,” kata Ridwan, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Jokowi Beber Kriteria Capres di Acara Musra, Bagaimana Kans Ganjar, Prabowo, dan Airlangga?

Ridwan mengakui pada tahun lalu Golkar menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, lanjutnya, KIB juga tak kunjung mengumumkan Capres maupun Cawapres.

"Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” imbuhnya.

Ridwan menilai ketidakjelasan arah Partai Golkar membuat mesin partai seperti tidak bertenaga.

Padahal, para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Partai Golkar berlabuh.

Sehingga menurutnya, seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Partai Golkar di beberapa hasil survei.

"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.

Dewan Pakar Tidak Berwenang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengatakan bahwa dewan pakar partainya tak berwenang mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar pada 2019.

"Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli.

Baca juga: DPR Setuju Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Fungsionaris Partai Golkar Beri Catatan

Menurut Doli, dewan pakar hanya bisa memberikan saran-saran terkait kebijakan partai. "Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Dia menjelaskan selama ini DPP Partai Golkar menjalankan keputusan munas, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama," ungkap Doli.

Doli menerangkan Partai Golkar baru saja menggelar Rakernas dan dewan pakar juga memberi masukan.