Fraksi di DPRD Nyatakan Menerima Pertanggungjawaban APBD Bulungan 2022, Dewan Beri Catatan Pemkab

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan secara umum dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.

Hanya saja, fraksi menyertai sejumlah catatan terhadap pertanggungjawaban APBD yang disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani beberapa waktu lalu.

Penyampaian pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulungan tahun anggaran 2022 dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil Gedung DPRD Bulungan, Senin (17/07/2023).

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) menyampaikan apresiasi atas opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022.

Baca juga: Perubahan Uji Praktik SIM C, Polresta Bulungan Tunggu Petunjuk Teknis dari Korlantas Polri

Diingatkan oleh fraksi yang beranggotakan PAN, PKS, PPP dan PBB itu, untuk posisi aset Pemkab sebesar Rp5,8 triliun harus diamankan dan dikelola dengan baik serta dilengkapi bukti-bukti kepemilikan (sertifikat).

Fraksi AKBP juga menyoroti belanja operasi dan belanja modal yang tidak seimbang, belanja operasi sebesar Rp989 miliar. Sedangkan belanja modal sebesar Rp325,8 miliar.

Porsi belanja modal di tahun-tahun mendatang diminta lebih ditingkatkan.

Kemudian pada 2024, diharapkan alokasi anggaran yang memadai untuk pembinaan, pengembangan SDM, permodalan, pemasaran dan fasilitas sarana usaha UMKM dan koperasi.

Fraksi AKBP juga meminta retribusi perparkiran mulai 2024 tidak dipihakketigakan tetapi dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan ataupun Perusda.

Fraksi Demokrat Nasdem dalam pandangan umumnya juga mengapresiasi realisasi APBD 2022 yang mencapai 116,96 persen, sebagai komitmen Pemkab menjalankan visi dan misinya.

Namun demikian, fraksi ini memberikan catatan terkait penganggaran subsidi sebesar Rp500 juta.

Di mana realisasnya sebesar Rp0 rupiah serta bantuan sosial yang dianggarkan Rp2,1 miliar yang hanya terealisasi 22,3 persen diminta penjelasannya.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) turut mengapresiasi PAD Kabupaten Bulungan tahun 2022 sebesar Rp261,9 miliar.

Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan realisasi subsidi dan bantuan sosial serta Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang naik dari tahun sebelumnya.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan jalan di sejumlah kecamatan di Bulungan.