Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan Jadi Pejabat Negara Pertama Tinggal di IKN Nusantara

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Menteri PUPR ( Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ) Basuki Hadimuljono akan jadi pejabat negara pertama tinggal di Ibu Koa Nusantara atau IKN Nusantara.

"InsyaAllah saya akan menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN Nusantara, walaupun mungkin cuma berapa bulan," ujar Basuki Hadimuljono ditemui di salah satu acara di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Dikemukakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda yang nantinya bakal menjadi akses menuju IKN Nusantara.

Nantinya, pemerintah menargetkan jangka waktu dari Balikpapan menuju IKN Nusantara bakal bisa ditempuh kurang dari 40 menit via jalan tol tersebut.

"Jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur sepanjang 99 km, Alhamdulillah kita sudah punya modal jalan tol Samarinda-Balikpapan yang akan kita nanti sambungkan ke IKN Nusantara," jelasnya.

"Karena targetnya dari Balikpapan ke IKN Nusantara bisa kita capai tidak boleh lebih dari 40 menit, supaya orang tidak bolak-balik tapi juga tinggal di IKN," sambungnya.

Baca juga: Warga Balikpapan Terkena Proyek Tol IKN Nusantara Persoalkan Ganti Rugi Lahan: Harga Tidak Jelas

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan PUPR mencatat, progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur per 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.

Rencananya, pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua kawasan.

Rinciannya, 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 bakal rampung pada tahun 2024 mendatang.

“Ditjen Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan RTJM di IKN,” ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rilis, Jumat (21/7/2023).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Hujurat menerangkan, dalam pembangunan RTJM di IKN, pihaknya juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.

Beberapa aspek tersebut diantaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home.

Asal tahu saja, RTJM dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR setinggi dua lantai.

Untuk di lantai basement, diperuntukkan untuk kamar tidur supir, kamar mandi, serta terdapat ruang jaga.

Baca juga: PROFIL Basuki Hadimuljono, Menteri yang Mendadak jadi Fotografer saat Jokowi Kunjungi IKN Nusantara

Sementara di lantai pertama merupakan area kedinasan dan di lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubelairnya.

Perka Otorita IKN

Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara ditetapkan menjadi Peraturan Kepala atau Perka Otorita IKN.

"Untuk RDTR sudah berjalan baik dan tidak ada masalah, serta Kepala Otorita IKN sudah menyerahkan terkait progres pelepasan hutan kurang lebih sebanyak 36 ribu ha dan sudah ditandatangani," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

RDTR IKN tersebut mencakup sembilan wilayah perencanaan yang diperlukan sebagai acuan pembangunan yakni RDTR Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, WP 5 IKN Timur 2, WP 3 IKN Selatan, WP 6 IKN Utara, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Duplikasi Jembatan Pulau Balang, Tersambung ke Jalan Tol IKN Nusantara

Hadi juga mengatakan terkait progres pengadaan tanah IKN sudah selesai dan sebagian masih dalam proses pembayaran.

"Ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 7 paket sudah selesai dan 5 paket masih dalam proses kita selesaikan.

Kelima hal tersebut masih dalam proses pembayaran, kita targetkan akan selesai secepatnya dan akan lebih baik kami juga meminta bantuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proses pembayaran tersebut bisa dipercepat," katanya.

Adapun 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN, Dermaga Logistik, Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Sepaku Semoi Tahap I, Intake Sungai Sepaku Tahap I, dan Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II.

Kemudian, Infrastruktur IKN Tahap I, Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Instalasi Pengelolaan Air Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Bypass Shortcut Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoi Tahap II, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta Jalan Tol Akses menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

Baca juga: Cegah Praktik Korupsi dan Pelanggaran HAM di IKN Nusantara, Otorita IKN Gandeng KPK dan Komnas HAM

Hadi juga mengatakan untuk penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan sudah berada di tahap akhir.

"Terkait progres ini sudah berjalan, ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan pemerintah daerah (pemda) untuk membantu mengejar sosialisasi ini," katanya.

Pembangunan IKN Nusantara terus digenjot oleh pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Secara garis besar, Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab dalam dua aspek, yaitu penyusunan tata ruang dan pengadaan tanah di IKN. (tribunnews/ant)