Berita Daerah Terkini
Distribusi LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran, Ini Tanggapan Mereka
Dari sidak tersebut dinyatakan bahwa stok LPG 3 Kg di pangkalan tersebut ada dan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.
TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN– Kegiatan operasi pasar dan sidak gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pertamina di wilayah Kalimantan Timur menindaklanjuti isu kelangkaan LPG 3 Kg yang santer berhembus di masyarakat.
Hal ini terlihat dari beberapa pangkalan LPG 3 Kg dan usaha-usaha menengah dan besar yang kerap didatangi petugas Dinas Perdagangan dan Pertamina.
Seperti salah satu pangkalan LPG 3 Kg yang berada di Jalan Mulawarman, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, beberapa waktu lalu disidak oleh tim dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Dari sidak tersebut dinyatakan bahwa stok LPG 3 Kg di pangkalan tersebut ada dan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.
Namun, sebenarnya apa yang menyebabkan tidak tersedianya stok LPG 3 Kg di beberapa pangkalan beberapa waktu lalu?
Menurut Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, di laman Instagramnya, mengatakan bahwa LPG 3 Kg masih digunakan oleh warga mampu dan usaha seperti restoran-restoran besar.
Baca juga: Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Aman, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Gelar Operasi Pasar
“Kewajiban mereka seharusnya menggunakan gas yang harga industri atau non subsidi bukan LPG 3 Kg.
Itu mengapa kita harus mengetahui hak dan kewajiban. LPG 3 Kg subsidi ini ada kuota yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Rahmad.
Senada dengan Rahmad, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, juga melarang penggunaan LPG 3 Kg bersubsidi di lingkungan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) serta warga kelas menengah atas.

“Kami di Pemkab Kutai Kartanegara terus berupaya mengendalikan bagaimana kuota LPG 3 Kg ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kami juga meminta Pertamina untuk menindak tegas agen atau pangkalan yang menyalurkan LPG 3 Kg kepada pengecer karena LPG 3 Kg bersubsidi tidak boleh berada di pengecer,“ tegas Edi.
Terpisah, Kepala Disdag Kota Balikpapan, H Haemusri Umar, mengatakan salah satu upaya pengendalian penyaluran LPG 3 Kg adalah dengan melakukan validasi data.
Pendataan itu sudah bisa diterapkan pada penyaluran solar bersubsidi, maka dipastikan data untuk penerima manfaat LPG 3 Kg juga bisa dibuatkan datanya oleh pemerintah.
Baca juga: Pastikan Tidak Ada Penyelewengan LPG 3 Kg Bersubsidi, Patra Niaga Kalimantan Sidak ke Lapangan
"Misalnya jatah warga di Balikpapan 4 kali dalam satu bulan, maka itu saja jatahnya.
Tukar ganti ke agen yang ada. Jadi tidak bisa double.
Maka tabung LPG 3 Kg yang beradar di mana-mana bisa ditarik dengan menggunakan aplikasi itu.
Pertamina lagi membangun sistem itu, saya gaungkan juga," katanya.
Meski saat ini banyak pelaku usaha mikro yang tumbuh, namun mereka harus mendaftar dan divalidasi Pertamina maupun Pemkot Balikpapan.
"Sekarang teman-teman sedang turun ke lapangan. Seberapa persen tingkat kerjasama kelurahan dan kecamatan dengan pelaku usaha mikro," tukasnya.
Haemusri mengaku akan meningkatkan Koordinasi dan sinergi antara Pertamina Parta Niaga dengan Dinas Perdagangan, kelurahan dan kecamatan terkait dengan pendataan.
Karena yang tahu warga miskin adalah kelurahan. Ia mengimbau pengguna elpiji 3 Kg untuk melakukan pendaftaran ke kelurahan sebagai pengguna gas bersubsidi.
Baca juga: LPG 3 Kg Adalah Barang Bersubsidi, Kuotanya Terbatas
"Sementara para pelaku usaha kita harapkan menggunakan gas 12 kilogram karena memang komersil. Silakan menggunakan itu dan jangan menggunakan LPG 3 Kg. Masyarakat mampu harus peduli dan berbagi terkait penggunaan gas," katanya.
Lanjutnya pengguna gas subsidi selain supir angkot, nelayan juga sasaran adalah rumah tangga tidak mampu.
Data mereka ini yang menjadi acuan distribusi LPG 3 Kg. Namun kenyataan di lapangan saat ini warga dengan pendapatan menengah dan kecil sudah menggunakan LPG 3 Kg, padahal tidak sesuai peruntukkannya.
"Karena itu kami minta masyarakat yang mampu untuk tidak mengambil hak masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga pelaku usaha menengah untuk gunakan gas non subsidi, " imbuhnya.
Kelangkaan yang terjadi pada April dan Mei 2023 lalu juga disebabkan disebabkan pola distribusi antar daerah.
Baca juga: Konsumsi BBM Naik pada Lebaran, Pertamina Patra Niaga Antisipasi Stok BBM Pasca Idul Fitri 1444 H
Haemusri mencontohkan, warga Samboja, Kutai Kertanegara, juga mengambil LPG 3 Kg dari Balikpapan.
Maka berkurang lah jatah Balikpapan.
Alasan kedua, kata dia, bisa jadi karena proses dan rantai distribusi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ke 11 agen di Balikpapan yang langsung didistribusi ke pangkalan.
"Dari situ dilanjutkan ke toko-toko. Nah ketika sampai di pangkalan, di situ dia bermain. Bisa jadi pangkalan ini dia berkomunikasi dengan beberapa pihak. Contohnya ke restoran atau pengusaha, bisa jadi," tukasnya. (*)
distribusi
operasi pasar
LPG 3 Kg
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan
Pertamina
Wali Kota Balikpapan
Bupati Kutai Kartanegara
Isu Beras Plastik Menyebar, Warga Balikpapan Katim Marah dan Takut, Minta Pemerintah Turun Tangan |
![]() |
---|
Beras Premium Minim di Balikpapan, Mentan Amran Lapor ke Polri dan Kejagung Soal Dugaan Mafia |
![]() |
---|
Nekat Bawa Sajam ke Markas Polisi di PPU Kaltim, Pria Asal Penajam dan Sebilah Badik Diamankan |
![]() |
---|
Diduga Sakit Hati, Cekcok Pria di Babulu PPU Kaltim Akibatkan Satu Orang Tewas, Polisi Amankan Sajam |
![]() |
---|
Diterjang Hujan dan Longsor, Wali Kota Samarinda Soroti Stabilisasi Lereng, Tunda Uji Terowongan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.