Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Segera Terima Ganti Rugi, Ada yang Terima Rp41 Miliar

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Otorita IKN memberikan edukasi kepada warga terdampak pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara penerima uang ganti rugi.

Edukasi ini dilakukan oleh Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN melalui Seminar Pengelolaan Keuangan dan Kewirausahaan di Hotel Novotel, Balikpapan, Senin (16/10/2023).

Seminar menghadirkan narasumber dari Lembaga Konsultan Pengembangan Usaha atau  Business Development Services, Riwani Globe Semarang.

Kegiatan ini gelombang pertama dihadiri 80 orang yang dibagi menjadi dua kelas.

Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik Otorita IKN, Brigjen Pol Edgar Diponegoro menjelaskan, ini sharing session dan pelatihan bagi masyarakat penerima ganti untuk agar dapat mengelola keuangan secara optimal dan baik.

"Kita ingin warga terdampak pembangunan IKN Nusantara makin sejahtera. Tidak hanya ketika menerima uang, tetapi sampai semasa kehidupan mereka.

Ke depan kita akan melakukan tahap berikutnya," ujar Edgar.

Baca juga: Revisi UU IKN Disahkan, hanya PKS Menolak, Pembangunan Rumah Hunian di IKN Nusantara Dapat Insentif

Ketua Panitia, Adi Kustaman menerangkan,  pembayaran uang ganti rugi ini ada yang dilakukan secara langsung, serta ada yang dalam proses penghitungan.

"Tentu tidak ada (miskomunikasi). Pemerintah sangat konsen dalam hal ini (ganti rugi lahan warga) karena tidak ingin menyengsarakan masyarakat.

Jadi  seluruh masyarakat akan menerima ( uang ganti rugi lahan )," tuturnya.

Besaran nilai ganti rugi lahan ini bervariasi, dengan beberapa bentuk  yang bisa dipilih oleh warga antara lain uang, saham dan tanah.

Dengan nilai penerima ganti rugi lahan tertinggi mencapai Rp41 miliar, dari pemilik lahan di Kawasan Pusat Inti Pemerintahan ( KIPP ).

Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Pemberian ganti kerugian salah satunya dapat diberikan dalam bentuk uang.

"Sejauh ini warga memilih (ganti rugi lahan) bentuknya berupa uang. Mungkin lebih mudah," ucap Adi.