Sah! APBD Kaltara 2024 Disepakati Rp3,49 Triliun, Ketua DPRD Kaltara Berharap PAD Meningkat

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kaltara menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2024 sebesar Rp3,49 Triliun.

Jumlah ini naik Rp 500 juta dibanding APBD tahun 2023 yakni sebesar Rp2,99 triliun.

Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna ke-31 Masa Persidangan III tahun 2023 tentang Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kaltara 2024.

Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen Tipa padan, M.Si saat menghadiri sidang paripurna ke-31 menyampaikan bahwa APBD memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada 2023 sebesar 2,37 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Yansen, Tip Padan mengajak Pemprov Kaltara dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah pada tahun 2024 melalui APBD yang telah disetujui.

Baca juga: Bahas APBD 2024, Gubernur Zainal Paliwang Sebut Saran Masukan DPRD Wujud Komitmen Bangun Kaltara

"Utamanya untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan mengembangkan sektor yang memiliki aktivitas langsung terkait hal tersebut," kata Yansen kepada TribunKaltara.com, Kamis (30/11/2023).

Selain itu Yansen menegaskan bahwa penggunaan APBD difokuskan pada optimalisasi pembangunan pusat-pusat daerah industri dan perdagangan produk unggulan.

"Tentu, utamanya untuk mendorong perekonomian masyarakat pasar, seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan nantinya berdampak terdapat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara," sambungnya.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengungkapkan bahwa prioritas penggunaan APBD terdapat penyesuaian dimana adanya tematik pada tahun 2024 mendatang terkait keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

"Akan ada penegasan terhadap dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian berkaitan dengan produk unggulan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian (DKUKMPP) dan Perdagangan berkaitan dengan UMKM atau ekonomi kerakyatan, Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkaitan dengan infrastruktur dan Dinas Perikanan dan Kelautan," beber Albertus Stefanus Marianus.

Mengingat, sumber pendapatan transfer dari pusat masih menjadi proporsi terbesar yakni 71,33 persen tahun 2024, maka Albertus Stefanus berharap agar sumber pendapatan dari daerah dapat digali, dalam artian perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Dari 12 program prioritas, perlu adanya penegasan terhadap 4 Dinas meliputi DKUKMPP,Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas PUPR.

"Menjadi sebuah tantangan, kita berdarap pendapatan daerah meningkat tahun depan, sehingga program-program yang berkaitan dengan wilayah perbatasan dapat dituntaskan," pungkasnya.

"Seperti diketahui bahwa, Kalimantan Utara merupakan Representatif dari keinginan pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah perbatasan," tutup Albertus.

(*)

Penulis:  Desi Kartika Ayu