Manfaat Pemindahan dan Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Oleh: Dr. Isradi Zainal, Rektor Uniba/Direktur Insurin/Ketua Penjaminan Mutu PII

TRIBUNKALTARA.COM - Di tengah maraknya kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden ( Capres-Cawapres ), politisasi pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) oleh Capres dan timnya terus berlangsung.

Ada yang sungguh-sungguh mendukung pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara.

Namun ada yang seolah-olah menolak, meskipun partai politik pengusungnya sangat jelas keberpihakannya mendukung pemindahan IKN.

Mereka bahkan berkomentar bahwa manfaat pembangunan IKN Nusantara hanya untuk aparat negara.

Padahal jika saja berkesempatan ke IKN Nusantara dan bercengkrama dengan puluhan ribu pekerja yang mayoritas dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya pastilah mereka tidak akan berkomentar demikian. 

Puluhan ribu pekerja tersebut telah membuat dapur mereka di kampung berasap dan anak anak mereka bisa bersekolah dan menjaga kesehatan.

Kami kebetulan sering berdialog dengan mereka hampir setiap minggu dan menanyakan suka dukanya.

Baca juga: Ganjar Berbeda dengan Jokowi soal Skema Pembiayaan Pembangunan IKN Nusantara, Investor Wait and See

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur didasarkan pada sejumlah pertimbangan.

Diantaranya pengurangan beban Jakarta dan Pulau Jawa, pemerataan pembangunan, pemerataan penduduk, membangun pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia dan mendorong pembangunan ekonomi di Indonesi timur.

Selama ini Indonesia Timur masih tertinggal dari Indonesia barat.

Dengan demikian pemindahan IKN ini tidak saja dimaksudkan untuk pemerataan, tapi juga untuk membangun kota-kota dan wilayah di kawasan timur dan tengah Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, dll.

Bukankah selama ini telah terjadi ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dengan kawasan timur dan tengah Indonesia?

Bukankah selama ini penduduk di Jawa lebih dari 50 persen, sementara di Kalimantan hanya sekitar 6 persen.

Bukankah selama ini uang yang beredar sebagian besar di Jakarta dan Jawa?

Baca juga: Jawaban Atas Kritik Anies Baswedan: Tujuan Pembangunan IKN Nusantara Bukan untuk Pemerataan Saja