Menunggu 2 Tahun, Warga PPU Terdampak Proyek Bandara VVIP IKN Segera Terima Uang Ganti Rugi

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM – Setelah menunggu dua tahun, masyarakat Penajam Paser Utara ( PPU ) terdampak proyek pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara ( IKN ) akan terima ganti rugi.

Masyarakat yang lahannya terkena proyek bandara VVIP IKN tersebut berada di wilayah Kelurahan Gersik, Maridan dan Pantai Lango, Penajam.

Selama dua tahun mereka menunggu kepastian penggantian lahan yang digunakan untuk kepentingan transportasi IKN.

Saat ini, masyarakat sudah mendapatkan kepastian untuk penggantian tanam tumbuh, maupun relokasi lahan di tempat yang baru.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyatakan, telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim guna percepatan pergantian uang bagi warga yang terdampak proyek bandara VVIP IKN tersebut.

Baca juga: Warga PPU Terkena Dampak Pembangunan Bandara VVIP IKN Pertanyakan Kejelasan Ganti Rugi Lahan

Pemprov Kaltim telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi lahan masyarakat di tiga kelurahan tersebut.

“Kemarin sudah ke lapangan dan sudah berproses, dua tahun mereka menunggu. Langsung eksekusi kemarin,” ungkapnya pada Senin (15/1/2024).

Makmu Marbun menjelaskan, uang penggantian tanam tumbuh sudah disiapkan oleh tim appraisal, lahan pengganti juga disiapkan oleh badan bank tanah.

Diketahui, bank tanah sudah menyiapkan 400 hektare lahan.

Bisa digunakan untuk penggantian lahan masyarakat yang masuk kawasan bandara VVIP, jalan tol, dan lainnya.

“Itu nilainya tim appraisal yang tahu, misalnya singkong berapa, sawit berapa karet berapa, yang jelas uangnya sudah ada kemarin mereka siapkan,” sambungnya.

Asisten I Pemkab PPU Sodikin menambahkan, total lahan masyarakat yang terpakai untuk bandara VVP sekitar 290 hektare.

Yang akan dilakukan penggantian tahap pertama yakni 19 bidang, dengan subjek penerima sekitar 140 orang.

Baca juga: Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara Dianggarkan Rp4,2 Triliun, 1 November Jokowi Groundbreaking

Sebanyak 19 bidang tersebut diselesaikan lebih dulu karena dianggap clear dari permasalahan, dan kepemilikannya jelas.

Sedangkan lahan yang lainnya masih diverifikasi ulang, karena ada beberapa lahan yang kepemilikannya diklaim oleh lebih dari satu orang.

“Artinya dari 290 hektare itu, 19 bidang itu yang dulu dipanggil, sisanya masih menunggu,” ujarnya.

Rencana Groundbreaking Keempat di IKN

Presiden Jokowi dijadwalkan akan kembali melakukan peletakan batu pertama ( groundbreaking ) proyek di Ibu Kota Nusantara pada Januari 2024.  

Badan Otorita IKN menyebut groundbreaking tahap 4 proyek IKN pada 18 Januari 2024, pekan ini.

"Insyaallah kalau tidak ada halangan, tanggal 18 Januari Pak Presiden Jokowi berkenan lagi untuk groundbreaking, ada yang istimewa dalam groundbreaking ini,” ungkap  Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN Alimuddin, Senin (15/1/2024).

Dalam keterangan resminya, Otorita IKN melalui Bina Karya bersama PosIND bersinergi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kantor Pusat PosIND Bandung.

Hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bina Karya (Persero) tentang kerja sama operasi (KSO) pelayanan kurir dan logistik Ibu Kota Nusantara pada Selasa (9/1/2024) lalu.

Penandatanganan KSO tersebut menandai kerja sama  pengangkutan barang-barang milik Aparatur Sipil Negara ( ASN ), TNI, Polri dan pegawai lainnya yang pindah tugas dari dan menuju IKN Nusantara.

Baca juga: Targetkan Investasi di IKN Nusantara Tahun 2024 Rp100 Triliun Non-APBN

Alimuddin menjelaskan,  groundbreaking terus dilakukan setiap bulannya seperti yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.

Hal itu  sekaligus guna meningkatkan kepercayaan investor akan keberlanjutan proyek IKN.

Bahkan, dikatakan Alimuddin, groundbreaking IKN tahap 5 saat ini juga sudah disiapkan.

Rencananya groundbreaking tahap 5 akan berlangsung pada tanggal 6 - 8 Februari 2024 yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

"Kemudian bulan April nanti juga akan ada groundbreaking lagi, untuk memberikan kepastian dan pembuktian juga bahwa ini dibangun, beneran dibangun, kan ada orang bilang, bener gak sih IKN dibangun," kata Alimudin.(taa/uws)