Jelang Pilkada 2024, Kapolres Nunukan Imbau Wartawan dan Masyarakat Jaga Kondusifitas

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Jelang Pilkada 2024, Kapolres Nunukan, AKBP Taufik Nurmandia mengimbau kepada wartawan dan masyarakat agar menjaga kondusifitas wilayah.

Taufik Nurmandi menegaskan netralitas institusi Polri dalam perhelatan Pilkada 2024 yang akan berlangsung tidak lama lagi.

Kapolres Nunukan meminta kepada masyarakat agar melaporkan bila mengetahui ada anggota Polri yang tidak netral.

"Kami Polri akan tetap netral pada siapapun bakal calon Bupati Nunukan yang maju. Bila ada personel kami yang dianggap tidak netral silakan dilaporkan beserta buktinya. Pasti akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku," kata Taufik kepada TribunKaltara.com, Senin (20/05/2024), pukul 13.00 Wita.

Baca juga: Pilkada Serentak 2024, Kapolda Kaltara Tingkatkan Pengawasan, Tekankan Netralitas Anggota Polri

Taufik Nurmandia  mengimbau kepada wartawan dan masyarakat agar menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Nunukan menjelang Pilkada serentak 2024.

Khusus terhadap wartawan, Taufik Nurmandia meminta agar tidak memuat informasi hoax yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kalau wartawan mungkin ada kepentingan terhadap calon-calon yang maju sampaikan berita yang benar. Jangan buat berita hoax. Nunukan punya kita bersama," ucapnya.

Menurutnya perbedaan pilihan dalam tatanan kehidupan demokrasi adalah hal yang wajar.

"Jangan karena beda pilihan membuat kita tidak nyaman hidup di Nunukan. Mohon maaf, calon yang terpilih mungkin ingat pada saat nyalon saja. Setelah terpilih mungkin sudah lupa," ucapnya.

Lanjut Taufik Nurmandia,"Jadi tetap jaga kondusifitas di Nunukan. Sehingga pemimpin yang dipilih oleh masyarakat bisa memajukan Kabupaten Nunukan," tambahnya.

Tanggapan Ketua PWI Nunukan

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan, Taslee menyampaikan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai lembaga ekonomi.

Dengan kata lain bahwa pers atau media massa diperbolehkan mengambil keuntungan ekonomi atas penyiaran iklan dalam momentum Pilkada 2024.

"Jadi media massa bisa menawarkan jasa iklan kepada siapa saja bakal calon Bupati Nunukan. Bukan berarti ketika wartawan memberitakan kegiatan seorang bakal calon lalu dianggap tidak netral dan pro terhadap bakal calon itu," ujar Taslee.

Taslee menuturkan bahwa ketidakpahaman publik pada fungsi pers sebagai lembaga ekonomi akhirnya membatasi ruang gerak wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik.