Pengelolaan Parkir di Pasar Induk Masuk Rekomendasi DPRD Bulungan Kaltara: Untuk Meningkatkan PAD

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan telah melaksanakan rapat paripurna terkait penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2023.

Kegiatan rapat paripurna tersebut diselenggarakan di Gedung DPRD Datu Adil Kabupaten Bulungan pada Senin (20/5). Dari total 25 anggota dewan di DPRD Bulungan, hanya 17 dewan yang hadir, sedangkan 8 diantaranya berhalangan hadir.

Namun sesuai peraturan sidang yang berlaku terkait kuota forum sidang yang yakni lebih dari setengah dari jumlah total, maka sidang Rekomendasi tersebut tetap dapat dilanjutkan.

Dalam LKPJ Kepala daerah tahun anggaran 2023 masih terdapat beberapa catatan dari anggota dewan dalam pemerintahan di Kabupaten Bulungan saat ini. Salah satunya yakni pengelolaan Pasar Induk Tanjung Selor.

Baca juga: Bupati Pimpin Upacara Harkitnas di Bulungan: Bonus Demografi jadi Fase Kebangkitan Kedua

Dimana anggota dewan percaya, ketika pasar induk tersebut dikelola dengan baik dan terstruktur akan melahirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi Kabupaten Bulungan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Killat Bilung saat membacakan Rekomendasi dari panitia khusus (Pansus).

“Iya kita sudah sampaikan, salah satunya terkait bagaimana pengelolaan pasar induk ya,” kata Killat kepada TribunKaltara.com, Senin (20/5).

Usulan yang diberikan yakni berupa pemberlakukan parkir masuk satu pintu. Sehingga nantinya tidak ada kemudian pengunjung pasar yang menyelonong masuk tanpa membayar retribusi kepada daerah.

“Mungkin dibuatkan gerbang atau pintu ya agar hanya ada satu jalur pintu masuk ke pasar. Kan saying, itu lumayan loh retribusinya untuk daerah,” ungkapnya.

Selain penatakelolaan pasar induk yang bermuara sebagai sarana dalam meningkatkan PAD, tim pansus juga memberikan catatan terkait proses pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, Kesehatan serta pemberdayaan UMKM.

(*)