Anggaran Dana Desa Terus Meningkat, Bupati Bulungan Kaltara Ingatkan Risiko Tindak Pidana Korupsi

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani mewanti-wanti kepada semua kepala desa (kades), untuk tidak mencoba melakukan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Apalagi seiring adanya kabar bakal meningkatnya dana desa dari pusat tahun depan.

Bupati Bulungan minta para kades untuk lebih hati-hati, dan menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Syarwani menegaskan, desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah.

Baca juga: 140 Mahasiswa Baru Ikuti Orientasi UT di Mansalong, Wabup Nunukan Dorong Dana Desa untuk Beasiswa

Ia menyebut, Pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan perhatian besar kepada desa melalui kucuran DD dan ADD yang terus meningkat setiap tahun.

“Dana ini dimaksudkan untuk mendorong kemajuan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah,” kata Syarwani kepada awak media, Jumat (19/9/2025).

Seiring dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola, ia mengingatkan potensi risiko penyalahgunaan juga kian besar.

“Semakin besar anggaran, semakin besar pula tantangan dan risikonya," ungkap Syarwani.

Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, peran pengawasan menjadi sangat vital.

“Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan hanya untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya, tetapi juga untuk menanamkan nilai integritas dan anti korupsi,” bebernya.

Ia berharap para kades, perangkat desa, maupun anggota BPD memahami aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan secara benar.

“Jika (penggunaan dana desa) ini berjalan baik, akan terbangun komitmen bersama untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi maupun tindakan yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Syarwani, membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Baca juga: Bupati Nunukan Luncurkan Program Desa Cerdas, 10 Persen Dana Desa untuk Beasiswa Pendidikan

“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Syarwani.

Ia menegaskan, desa yang bebas dari praktik korupsi akan menjadi pondasi kuat bagi daerah.

"Membangun desa yang bersih dari korupsi adalah bagian dari upaya kita mewujudkan Bulungan yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” imbuhnya. 

(*)

Penulis: Edy Nugroho