Bupati Nunukan Luncurkan Program Desa Cerdas, 10 Persen Dana Desa untuk Beasiswa Pendidikan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Irwan Sabri resmi meluncurkan Program Desa Cerdas yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh desa Nunukan, Kalimantan Utara

Peresmian Program Desa Cerdas dilakukan saat Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, di lantai V Kantor Bupati Nunukan, pada Senin (11/08/2025).

Irwan Sabri menegaskan bahwa pembangunan Nunukan tidak bisa hanya bertumpu di pusat kota, melainkan harus dimulai dari desa sebagai penggerak utama transformasi sosial dan ekonomi.

"Program Desa Cerdas ini bukan sekadar nama, tapi langkah nyata memastikan tidak ada lagi anak-anak di desa yang berhenti sekolah karena alasan biaya," kata Irwan Sabri kepada TribunKaltara.com.

Baca juga: Sosialisasi SPMB, Disdikbud Tana Tidung Sebut Pendidikan Usia Dini Pondasi Menuju Generasi Cerdas

Melalui kebijakan ini, pemerintah desa didorong mengalokasikan minimal 10 persen dari dana desa untuk beasiswa pendidikan, termasuk dukungan peningkatan kapasitas masyarakat. 

Bantuan pendidikan dapat digunakan bagi siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat.

Irwan Sabri menekankan bahwa investasi terbaik bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kualitas manusia.

"Saya berharap ke depan akan lahir lulusan sarjana, insinyur, guru, perawat, dan tenaga profesional lain yang berasal dari desa-desa kecil di Nunukan," ucapnya.

Lanjut Irwan,"Ketika mereka ditanya siapa yang membantu mereka belajar, mereka bisa menjawab dengan bangga: anggaran desa dari kampung saya," tambahnya. 

Program Desa Cerdas juga akan disinergikan dengan inisiatif Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal, yang mana memfokuskan pengembangan ekonomi sesuai karakter masing-masing desa.

Irwan Sabri mengajak seluruh camat dan kepala desa menjadi motor penggerak perubahan. 

Ia menegaskan mulai 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) wajib memuat komponen pengembangan SDM melalui Desa Cerdas, penguatan ekonomi lokal, serta komitmen transparansi dan partisipasi masyarakat.

"Membangun dari perbatasan, membangun dari desa. Desa Cerdas, Desa Mandiri, Potensi Lokal Naik Kelas," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis