Berita Bulungan Terkini

Pemkab Bulungan Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Syarwani: Untuk Tentukan Indikator Kemiskinan

Pemkab Bulungan melalui Bappeda Litbang-Bulungan telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah.

|
Penulis: Desi Kartika Ayu | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Desi Kartika Ayu Nuryana
Bupati Bulungan, Syarwani saat membuka acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Selasa (21/5) (TribunKaltara.com / Desi Kartika) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang-Bulungan telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Kegiatan tersebut digelar di Kantor Bupati Bulungan, Selasa (21/5) dan diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat dan Kades se Bulungan.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan bahwa Rakor penanggulangan kemiskinan merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bulungan.

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi pemerintah daerah namun menyeluruh hingga pemerintahan pada tingkat desa.

Baca juga: Angka Stunting Bulungan Tertinggi di Kaltara, Pollymaart Sebut Secara Nasional Terjadi Penurunan

Oleh karena itu, kegiatan yang juga mengundang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini semakin diperluas.

“Yang terpenting adalah indikator kemiskinan itu sendiri, karena biasannya penetapan indikator-indikator kemiskinan disetiap lembaga itu berbeda,” kata Syarwani usai membuka acara Rakor penanggulangan kemiskinan, Selas (21/5).

Oleh karena itu, Syarwani berharap agar nantinya dari hasil rakor teresebut dapat ditetapkan indikator apa yang akan digunakan sebagai tolak ukur angka kemiskinan. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Ya misalnya indikator yang digunakan adalah pendapatan, berarti bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, apakah melalui Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan ekonomi kreatif atau lainnya,” paparnya.

Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mendukung swadaya UMKM dan kesejahteraan para pelaku usaha.

“Kita sebagai pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, regulator serta contributor. Yah tugas kita menciptakan panggung bagi para pelaku usaha, salah satunya yang telah dilakukan adalah acara Care Free Day di Tebu Kayan,” jelasnya.

Baca juga: Mutasi Polri 2024 Polda Kaltara, Cek Nama Polisi Digeser di Polresta Bulungan, Tarakan, dan Nunukan

Hadirnya acara mingguan tersebut juga merupakan salah satu kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Dengan adanya CFD itu setidaknya Rp 50 juta peredaraan uang dari sana dan ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan karena perpuran ekonomi baik,” pungkasnya.

(*)

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved