Jokowi Sentil Pemda Suka Bikin Aplikasi Baru: Ganti Gubernur Ganti Aplikasi, Orientasinya Proyek!

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sentil Pemerintah Daerah yang suka bikin aplikasi baru, ganti Gubernur ganti aplikasi, orientasinya proyek saja!

Presiden Jokowi menyebut Pemerintah Daerah dan jajarannya terlalu sering mengganti aplikasi pelayanan publik, setiap ada pergantian Kepala Daerah maupun Kepala SKPD.

Menurut Jokowi, Pemerintah Daerah sering menggonta-ganti aplikasi karena memiliki orientasi proyek dan ia meminta praktik tersebut harus dihentikan.

"Di daerah, ganti Gubernur ganti aplikasi, ganti Kepala Dinas ganti aplikasi, orientasinya selalu proyek.

Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024).

Presiden Jokowi menuturkan, situasi di kementerian dan lembaga tingkat pusat juga tidak berbeda.

Ia menyebutkan, secara total saat ini 27.000 aplikasi di Indonesia yang berfungsi sebagai pelayanan publik.

Jokowi pun meminta agar jumlah aplikasi itu tidak lagi bertambah karena kebanyakan aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak sinkron dengan aplikasi lainnya.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop, karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," kata mantan wali kota Solo itu.

Presiden Jokowi menjelaskan, selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.

Baca juga: UKT Perguruan Tinggi Negeri Batal Naik, Mendadak Mendikbudristek Nadiem Dipanggil Presiden Jokowi

Kepala Negara mencontohkan, ada salah satu instansi yang membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru. 

Padahal di satu kementerian sudah ada ratusan aplikasi yang pernah dibuat.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai utk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," kata Jokowi.

Presiden pun menginstruksikan jajaran Pemerintah Daerah dan Pusat bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.

Ia mengingatkan, negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi.

Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik," ujar Jokowi.

Pembengkakan anggaran itu terjadi karena instansi pemerintah terus membuat aplikasi baru.

Baca juga: Diskominfo KTT Sosialisasi Aplikasi JAGATAKA, Perpendek Jarak Pemerintah dengan Masyarakat Desa

Presiden Jokowi menyebut setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan instansi baru.

"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru.

Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi. "Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.

Untuk itu Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik. Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.

Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital.

"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap," kata Jokowi.

Baca juga: Semakin Mudah, Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bisa Melalui Aplikasi AYO Toko by SRC

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital akan berisi sembilan pelayanan publik di tahap awal.

Super Apps itu akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.

Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.

"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," ucap Anas dalam peluncuran tersebut.(tribun network/fik/dod/kps)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News