Komisi VII DPR dan Kemenperin Cek Kondisi Smelter Nikel di Sangasanga Kaltim Pasca Insiden Kebakaran

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Anggota Komisi VII DPR RI dan pejabat Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ) mengecek kondisi pabrik smelter nikel di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pasca insiden kebakaran.

Tim Komisi VII DPR RI mengecek kondisi terkini pabrik smelter nikel, PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Desa Pendingin, Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Peninjauan ini dilakukan setelah terjadi dua kali insiden kebakaran di pabrik smelter nikel beberapa bulan lalu.

Tercatat insiden kebakaran pertama di area kerja hilirisasi nikel itu pada Rabu, 11 Oktober 2023 lalu, dan yang terbaru pada Jumat, 17 Mei 2024.

Rombongan Komisi VII DPR RI didampingi jajaran Kemenperin, Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, Disperindagkop UKM Kaltim dan OPD terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto bersama beberapa anggota lain mengecek langsung lokasi pabrik smelter nikel tersebut.

Mereka memastikan safety dan kelengkapan para pekerja di area lokasi hilirisasi smelter nikel tersebut juga terjamin  di tiap mesin produksi.

“Kami tim Komisi VII DPR RI sengaja ke PT KFI  pabrik smelter nikel di Kaltim ingin mengetahui langsung kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa.

Dari catatan kami ada dua kali insiden kebakaran terjadi,” ujarnya.

Baca juga: Pabrik Smelter Nikel di Sangsanga Kukar Kaltim Kembali Terbakar, Dua Pekerja Alami Luka Ringan

Bambang Hermanto mengatakan, Komisi VII DPR RI ingin memastikan penyebab insiden kebakaran di area kerja PT KFI. 

Ia mengapresiasi adanya investasi tempat pengolahan dan pemurnian atau smelter berbasis nikel di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai kurang lebih Rp30 triliun.

Apalagi ada Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kaltim, pasti tenaga kerja serta apa yang dibutuhkan bisa memenuhi sektor industri ekstraktif ke depannya.

“Tentu kami apresiasi, banyak investor masuk ke Indonesia, memperluas lapangan kerja. Kami juga ingin tiap investasi yang masuk sesuai aturan. Salah satunya terkait keselamatan kerja,” tegasnya.

Beberapa catatan dari Komisi VII DPR RI,  banyak tentang aspek keselamatan kerja dan menyarankan PT KFI untuk melakukan investigasi menyeluruh.

“Harus mengutamakan keselamatan kerja, terutama Kemenperin agar melakukan investigasi menyeluruh,” ucapnya.