Dermaga dan Alat Industri Smelter, Mulai Dibangun di Kawasan Industri Tanah Kuning Mangkupadi

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Progres pembangunan kawasan industri hijau Indonesia yang berada di Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terus berjalan. Sejumlah fasilitas pun sudah mulai dibangun. Di antaranya dermaga (jetty) untuk sandar kapal, hingga pembangunan helipad atau landasan helikopter.

Pembangunan sejumlah fasilitas tersebut, diketahui saa kunjungan lapangan oleh tim pemantauan dan pengawasan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) serta progress KIHI yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, beberapa hari lalu.

Dermaga atau jetty untuk pelabuhan sementara dibangun PT Kalimantan Aluminium Indonesia (KAI), salah tenant yang berada di kawasan industri
milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI).

Ada dua dermaga, yaitu dermaga I dengan panjang 850 meter dan dermaga II mencapai 600 meter. Di lokasi ini juga dipasang pemecah gelombang.

Baca juga: Tinjau Dua Perusahaan di Kawasan Industri Hijau, Bupati Bulungan Syarwani Berharap Segera Beroperasi

Di kawasan industri hijau ini, seperti disampaikan Ingkong Ala, PT KAI juga telah membangun batching plant. Yaitu alat konstruksi untuk memproduksi beton ready mix dalam jumlah besar.

Alat ini untuk mendukung pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) aluminium dan power plant (pembangkit listrik).

Untuk sementara perusahaan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sambil menunggu sebelum selesainya pembangunan PLTA.

Di sisi lain, perusahaan melakukan land clearing (pembersihan lahan) seluas 461 hektare yang di dalamnya juga akan dibangun mess (fasilitas tempat tinggal) karyawan, kantor dan sarana pendukung lainnya.

Di kawasan lain, yang dikelola oleh PT Indonesia Strategis Industri (ISI), dari pemantauan dilaporkan masih melakukan proses pembebasan lahan dan telah memiliki gedung pengelola sementara di luar KIHI.

Baca juga: Seriusi Kawasan Industri Hijau Indonesia, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Kunjungi JIIPE Gresik

PT ISI menemui beberapa kendala terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pemerintah pusat karena adanya Hak Guna Usaha (HGU) dari beberapa perusahaan perkebunan yang lahannya masuk dalam kawasan yang diajukan PT ISI.

Tercatat PT ISI telah memiliki 2.036 hektare lahan atau 43,4 persen dari pengajuan PKKPR, yaitu 4.686 hektare.

Sementara PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI) yang mengajukan PKKPR seluas 1.605 hektare tumpang tindih dengan PT ISI, dan di lahan tersebut juga terdapat HGU perusahaan perkebunan yang sudah ditanami kelapa sawit.

“Terkait tumpang tindih pengajuan KKPR antara PT KIKI dan PT ISI agar bisa diselesaikan di Badan Pertanahan Nasional dan dinas terkait,” ujar Wabup.

Disebutkan, selain pengajuan KPKPR, masih banyak yang harus dipenuhi PT KIKI untuk menjadi pengelola kawasan industri. Antara lain memperoleh IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri), memiliki izin lingkungan, menyampaikan data pembangunan kawasan industri, memiliki rencana induk / masterplan, serta memiliki atau menguasai lahan dalam satu hamparan paling sedikit 50 hektare atau paling sedikit 5 hektare untuk kawasan industri kecil dan menengah.

Syarat lain, memiliki tata tertib kawasan industri, membangun gedung pengelola, serta membangun sebagian infrastruktur dasar di dalam kawasan industri dan telah dilakukan pemeriksaan lapangan.

Kemudian, investor lainnya PT Taikun Petro Chemical dalam progressnya telah membangun helipad, dermaga speedboat serta melakukan land clearing lokasi.

(*)

Penulis: Edy Nugroho