Bakal Hadapi Pemilu, Penguatan Kelembagaan Bawaslu Didorong jadi Pilar Demokrasi Berintegritas

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sebagai upaya memperkuat peran dan kapasitas lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan sinergitas penguatan kelembagaan terhadap lembaga pengawasan pemilu di Kaltara.

Kegiatan yang langsungkan pada Senin (27/10/2025) tersebut, sebagai proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal pada 2029 dan 2030 mendatang.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkokoh kelembagaan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi di daerah.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang yang hadir dalam kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Luminor Tanjung Selor tersebut, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Baca juga: Bawaslu Tana Tidung Kaltara Kunjungi Bidang Hukum Setda, Bahas Penguatan Pengelolaan JDIH

Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 ditegaskan bahwa salah satu agenda besar pembangunan nasional adalah penguatan demokrasi yang substansial dan berintegritas melalui kelembagaan yang kokoh, profesional, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis. 
Tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penjaga marwah demokrasi agar setiap proses dan tahapan pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat.

“Kegiatan hari ini sangat relevan dan penting. Melalui sinergitas penguatan kelembagaan ini, saya berharap lahir berbagai rumusan strategis, kolaborasi, serta komitmen bersama untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu, baik nasional maupun lokal, dapat berjalan efektif dan dipercaya publik,” lanjutnya.

Menurut dia, tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin kompleks, seiring dengan dinamika politik dan perkembangan teknologi informasi. 
Karena itu, kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu harus terus diperkuat.

“Sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil merupakan langkah strategis yang harus terus kita bangun. Sinergi inilah yang memastikan demokrasi di Kaltara tumbuh sehat, beradab, dan berpihak pada rakyat,” tegas Zainal.

Ia memastikan bahwa Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung upaya Bawaslu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan membangun sinergitas demokrasi.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar pesta demokrasi menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan sebaliknya,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Totok Haryono, dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi terhadap kinerja Bawaslu Kaltara yang dinilainya telah berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

“Sampaikan rasa hormat kami, bahwa Kaltara sudah menyumbangkan proses pemilu yang baik dan menjadi contoh untuk seluruh Indonesia,” ujar Totok.

Ia menepis anggapan bahwa tugas Bawaslu hanya berlangsung saat tahapan pemilu. 

Menurutnya, justru pada masa non-tahapan pekerjaan Bawaslu jauh lebih berat karena harus mempersiapkan sistem pengawasan yang lebih baik untuk pemilu berikutnya.

Baca juga: Bawaslu Nunukan Gandeng Pramuka, Rintis Saka Adhyasta Pemilu Untuk Kawal Demokrasi