Jadikan Bahan Evaluasi, Pemkab Nunukan Kaltara 9 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP dari BPK RI

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan 9 kali berturut-turut meraih opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).

Pengumuman raihan WTP itu disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 yang berlangsung di ruang auditorium Kaltara, Kamis 30 Mei 2024.

Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, mengatakan LHP berkaitan raihan opini WTP itu akan menjadi bahan evaluasi, koreksi, dan masukan bagi Pemkab Nunukan.

"Pemkab Nunukan sudah sembilan kali berturut-turut meraih opini WTP. Ini bukti pengelolaan keuangan Pemkab Nunukan bagus. Tapi evaluasi, koreksi, dan masukan itu tetap dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan APBD untuk tahun-tahun yang akan datang," kata Hanafiah kepada TribunKaltara.com, Minggu (02/06/2024).

Baca juga: Hanafiah Dikabarkan Maju Lagi Bakal Calon Wakil Bupati di Pilkada Nunukan 2024, Begini Tanggapannya

Lanjut Hanafiah,"Laporan pemeriksaan itu membutuhkan tindak lanjut secepatnya. Segera kami tidak lanjuti sesuai dengan harapan masyarakat," tambahnya.

Menurut Hanafiah, Pemkab Nunukan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati begitu, Hanafiah menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut masih banyak hambatan berkaitan perubahan regulasi dan sistem pengolahan keuangan.

"Hambatan karena ada perubahan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan itu ada. Tetapi hal itu tidak akan mengurangi semangat kami dalam berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bagus," ucapnya.

Baca juga: Kesbangpol Nunukan Tegaskan Pilkada 2024 Harus Relevan dengan Nilai-nilai Pancasila

Hanafiah berharap agar BPK RI perwakilan Kaltara bersedia memberikan arahan dan masukan kepada Pemkab Nunukan terkait pelaksanaan kegiatan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Arahan dan masukan dari BPK RI perwakilan Kaltara selalu kami butuhkan. Sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terus diwujudkan," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis