Trending Topic di Twitter Gegara Podcast Arie Putra dan Pandji Pragiwaksono, Apa itu Asian Value?

TRIBUNKALTARA.COM - Kalimat Asian Value menjadi viral di sosial media dan menjadi trending topic di Twitter usai salah satu host acara podcast Total Politik, Arie Putra menyampaikan pendapatnya soal dinasti politik.

Dalam podcast tersebut, Pandji Pragiwaksono skakmat kedua host Total Politik yakni Arie Putra dan Budi Adiputro karena setuju dengan adanya dinasti politik.

Menurut Arie Putra, dinasti politik sah-sah saja, bahkan disebut merupakan hak warga negara.

Saat dicecar Pandji Pragiwaksono lebih dalam tentang apakah dirinya setuju dengan dinasti politik, Arie Putra menyebut bahwa politik dinasti merupakan Asian Value.

Arie juga menyebut bahwa dinasti politik adalah "Human Rights" yang berarti hak asasi manusia.

Lantas, apa arti kata sebenarnya dari Asian Value yang dikatakan oleh Arie Putra? Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Asian Value

Mengutip dari britannica.com, konsep Asian Values lahir di akhir abad ke-20 dan dikembangkan oleh sejumlah politikus dari Asia.

Konsep politik ini adalah ideologi yang mengedepankan nilai-nilai disiplin, kolektif, kerja sama, berhemat, dan prestasi pendidikan.

Konsep ini berbeda dengan konsep politik Barat yang cenderung individualis.

Baca juga: Apa Arti Istilah Tantrum yang Kerap Ditemui di Sosial Media dan Bagaimana Cara Penggunaannya?

Bagi penganut konsep ini, nilai-nilai politik Barat berpotensi merusak tatanan nasional dan menghancurkan dinamisme ekonomi.

Mereka menegaskan bahwa Asian Value bertanggung jawab pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dimana pembangunan ekonomi harus difokuskan pada masyarakat yang sedang berusaha keluar dari jurang kemiskinan.

Dikutip dari tirto.id, Yunarti dan Rendy menyebut bahwa Asian value adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang mencakup komunitarianisme, kekeluargaan, dan penghargaan terhadap otoritas, yang merupakan ciri khas dari masyarakat Asia.

Lahirnya konsep ini pada awalnya sebagai bentuk perlawanan alternatif dari tatanan politik negara Barat yang saat itu bertindak sebagai penjajah.

Terlepas dari segala kelebihannya, konsep ini juga dikritik karena berpotensi melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.