1 Dekade Provinsi Kaltara tak Punya Ibu Kota, DOB Tanjung Selor ‘Jalan di Tempat’, Ini Kata Gubernur

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang menyampaikan beberapa upaya yang pihaknya beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah lakukan untuk memperjuangkan proses Daerah Otonom Baru (DOB) Tanjung Selor.

Pasalnya, lebih dari satu dekade sejak pemekaran Kaltara sebagai Provinsi baru, hingga saat ini belum kunjung memiliki Ibu Kota Provinsi.

“kami sudah sampaikan kepada bapak Presiden saat beliau berkunjung kesini. Selain itu kami juga telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Zainal A Paliwang saat ditemui di ruang kerjannya, Jumat (7/6).

Selain itu, pihaknya juga mengakui hingga saat ini tengah berusaha untuk terus menjalin komunikasi-komunikasi dengan Kemendagri dan meminta agar DOB Tanjung Selor menjadi prioritas. Mengingat Provinsinya telah terbentuk sejak lama.

Baca juga: Jumat Curhat Polda Kaltara di Pelabuhan Kayan IV, Buruh dan Awak Kapal Kasi Masukan untuk Polri

“Kita sudah lakukan berbagai upaya namun hingga saat ini memang masih moratorium di pusat,” paparnya.

Ia menjelaskan, bahwa syarat utama untuk menjadi Ibu Kota Provinsi yakni harus memiliki minimal empat kecamatan. Oleh karena itu, komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan juga terus diupayakan untuk segera melakukan pemekaran wilayah.

“Kita ketahui sendiri bahwa Tanjung Selor ini baru memiliki dua kecamatan, jadi kuncinya di bapak Bupati untuk melakukan pemekaran kecamatan,” ungkapnya.

Dalam hal ini, pihaknya menyadari bahwa untuk melakukan pemekaran kecamatan bukanlah pekerjaan mudah. Selain dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit berbagai persipan matang juga harus dilakukan.

Sehingga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga akan selalu memberikan dorongan terkait hal tersebut.

Baca juga: PT PKN Buka Lowongan Kerja di Bulungan Kaltara, Lulusan Baru Silakan Mendaftar, Simak Persyaratannya

“Kami selalu mensupport Bupati Bulungan untuk melakukan langkah-langkah percepatan pemekaran kecamatan,” tuturnya.

(*)