Meski Terbatas Anggaran, Target Pemprov Kaltara Jalan Perbatasan Malinau–Krayan Berfungsi Tahun ini

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menuturkan bahwa ia bersama dengan Wakil Gubernur dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga saat ini tetap berusaha memastikan bahwa konektivitas dan aksesabilitas di Kaltara berjalan dengan sesuai rencana.

Namun, pihaknya tidak memungkiri bahwa setiap perencanaan pembangunan utamanya konektivitas tidak luput dari pendanaan atau anggaran biaya. Termasuk konektivitas di daerah perbatasan.

“Kami terus berusaha memastikan konektivitas terus terjaga, tapi kembali lagi ini semua kan bergantung dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki,” kata Zainal kepada TribunKaltara.com, Senin (10/6) setelah mengikuti Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Zainal A Paliwang menjelaskan, bahwa pada dasarnya setiap anggaran memiliki skala prioritas dalam pengunaanya berdasarkan selektifitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Baca juga: Gelar Musrenbang RPJPD 2045, Pemprov Kaltara Libatkan Masyarakat Rencanakan Pembangunan

“Tapi Insya Allah mudah-mudahan tahun ini, dari Malinau ke Krayan sudah bisa fungsional. Saya akan berusaha yang maksimal saya targetkan akhir tahun ini,” ujarnya.

Mengenai pembagunan jalan Malinau – Krayan, Pemprov Kaltara juga telah besurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dalam proses pembangunan jembatan di daerah Binuang.

“Faktor yang belum bisa tembus terkait koneksi diperbatasan ini kan terkait jembatan yang di Daerah Binuang. Oleh karenanya saya sudah bersurat ke Pak Menter PU-PR untuk membantu proses pembangunan jembatan tersebut,” ucapnya.

Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, pada tahun ini akan dikucurkan anggaran melalui Balai Jalan dari Kementerian PU-PR.

Baca juga: Dukung Tranformasi Perpustakaan, DPK Kaltara Gelar Bimtek Strategi Pengembangan: Tantangan Digital

“Kemungkinan dua tahap akan selesai,” singkatnya.

Sebagai informasi terkait persoalan pembangunan wilayah perbatasan, Pemprov Kaltara melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) sebelumnya, sejak 2015 hingga 2023 telah mengucurkan anggaran pembangunan sebesar Rp 932,85 Miliar.

(*)