SOA Wilayah Perbatasan Rp 18 Miliar Berjalan, Hasriyani: Tambahan Layanan dari Bandara dan Pelabuhan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Subsidi Ongkos Angkut (SOA) ke wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah berjalan.

SOA tersebut diperuntukan bagi penumpang maupun barang diwilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( DPPK-UKM ) Kaltara, Hasriyani kepada TribunKaltara.com, Selasa (9/7).

Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kaltara telah menganggarkan sebesar Rp 18 Miliar untuk SOA di tahun 2024.

“Untuk SOA sudah jalan beberapa bulan lalu dan anggarannya kurang lebih Rp 18 Miliar untuk tahun ini baik untuk penumpang maupun barang,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Kaltara Sebut Pelaksanaan SOA Tetap Berjalan

Hasriyani juga menyampaikan untuk SOA terbagi menjadi tiga rute yakni udara, darat dan sungai.

“Untuk SOA barang rute udara tahun ini kita juga siapkan transportasi daratnya dari bandara penurunan,” ucapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga-harga jual barang didaerah perbatasan. Sehingga untuk para pelaku ekonomi atau masyarakat tidak lagi dibebankan biaya barang oleh penyedia jasa transportasi.

“Jadi kita sudah hitung dari bandara biaya transportasi melalui darat berapa hingga ke titik tujuan pendistribusian barang, itu sudah jelas dan kita sudah siapkan untuk transportasinnya,” ulasnya.

Hal serupa juga diberlakukan di Sei Manggaris yakni penambahan untuk transportasi darat dengan layanan SOA. Pasalnya, menurut Hasriyani berdasarkan tinjauan yang telah ia lakukan pada tahun 2023, masih terdapat beberapa rumah pekerja yang jaraknya cukup jauh baik dari pelabuhan maupun dari bandara.

Baca juga: SOA Udara Malinau Berlanjut Tahun Ini, Saran Pengguna, Mekanisme Hingga Kriteria Penerima Dibenahi

“Atas dasar tinjauan tersebutlah, kemudian saya mencoba untuk menganggarkan dari pelabuhan Sei Manggaris itu kemudian bisa mendapatkan akses dalam pengantaran barang. Tentu ini nanti koordinasinya bersama perangkat desa atau kecamatan ya,” tandasnya.

(*)