DPRD Tarakan Resmi Punya 3 Unsur Pimpinan Definitif, Politikus Gerindra Muhammad Yunus Jabat Ketua

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Rapat Paripurna IX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kota Tarakan Masa Jabatan 2024-2029 dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung DPRD Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (10/10/2024).

Pengambilan sumpah janji ini menandakan DPRD Tarakan resmi memiliki tiga unsur pimpinan definitif.

Politikus Gerindra, Muhammad Yunus secara definitif diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Tarakan pasca turunnya SK Gubernur Kaltara.

Wakil Ketua 1, dijabat Herman Hamid dari Demokrat dan Wakil Ketua II dijabat Edy Patanan dari PDIP.

Pengambilan sumpah pimpinan DPRD Tarakan diikuti 30 anggota dewan, dan dihadiri Pj Wali Kota Tarakan, Bustan.

Tiga pimpinan DPRD Tarakan diambil sumpah dan janjinya dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Tarakan.

Usai kegiatan pengambilan sumpah, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus menyampaikan agenda selanjutnya yaitu rapat pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Kami setelah ini akan rapat paripurna internal tentang tata tertib dan kode etik. Hari ini kita distribusikan ke komisi-komisi teman-teman jadi rapat internal per komisi," kata Muhammad Yunus.

Baca juga: Masih Tunggu SK Gubernur, Partai Gerindra jadi Pimpinan DPRD Tarakan, Wakil Diisi Demokrat dan PDIP

Ia juga mengungkapkan, DPRD Tarakan telah membentuk Tim Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK).

"Semua fraksi sudah distribusikan anggotanya baik di Banggar, baik di Banmus, AKD seperti Badan Kehormatan, seperti Badan Pembentukan Perda (Bamperperda)," jelasnya.

Selanjutnya, DPRD Tarakan akan segera menyurati Pemkot Tarakan untuk segera memasukkan usulan KUA-PPAS tahun 2025. 

"Karena sudah terbentuknya AKD ini nanti akan dibahas mitranya masing-masing. Target rampung dalam minggu ini," ungkap Ketua DPRD Tarakan itu.

Ia berharap pekan depan sudah bisa masuk KUA PPAS untuk kemudian dibahas.

"Terkait dengan bisa tuntas apa tidak, ini harus kerja maraton karena seharusnya pemerintah sudah memasukkan di pertengahan Juli. Namun karena kemarin pimpinan belum terbentuk dan juga AKD maka pemerintah di pekan ini harusnya sudah bisa memasukkan usulan," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah